TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mematangkan langkah pembentukan Pusat Studi Hak Asasi Manusia di Kampus Universitas Katolik Santu Paulus Ruteng melalui pertemuan terbatas tim Kementerian HAM dengan pihak Unika Santu Paulus di Ruteng, Nusa Tenggara Timur pada Kamis (4/9/2025). 

Pusat Studi Hak Asasi Manusia merupakan bagian penting dalam upaya memasyarakatkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia bukan saja di lingkungan kampus tetapi bagi masyarakat umum.

Bukan hanya itu Pusat Studi HAM juga menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya bersama membantu masyarakat melalui program pengabdian masyarakat Perguruan Tinggi. 

Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia Thomas Harming Suwarta menjelaskan pertemuan dengan pihak Unika kali ini merupakan langkah lanjutan dari pertemuan sebelumnya saat Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memberikan kuliah umum di kampus Unika Santu Paulus Ruteng. 

“Pertemuan kali ini sifatnya untuk lebih mematangkan lagi rencana membangun Pusat Studi HAM di Unika Santu Paulus Ruteng yang kami sudah rencanakan sebelumnya dan sekarang sudah mulai ada bentuknya akan seperti apa sampai pada saatnya nanti di 2026 secara kelembagaan sudah bisa mulai jalan. Meski dalam waktu dekat kegiatan-kegiatan sudah bisa mulai dijalankan entah dalam bentuk diskusi, kegiatan penguatan HAM atau hal lainnya,” ujar Thomas usai menggelar pertemuan dengan Rektor Unika Santu Paulus Ruteng Romo Agustinus Manfred Habur.

Dikatakan Thomas, Pusat Studi Hak Asasi Manusia diharapkan tidak terbatas hanya menghasilkan kajian akademik tentang Hak Asasi Manusia tetapi juga jadi jembatan antara Kementerian Hak Asasi Manusia dengan masyarakat pada umumnya. 

“Sebagai komunitas akademik, kampus  punya peran strategis selain menghasilkan kajian hak asasi manusia juga punya peran pengabdian masyarakat dengan turun langsung ke masyarakat dalam konteks penghormatan, pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (to respect, to protect and to fulfill),” jelas Thomas.

Selain itu Pusat Studi Hak Asasi Manusia juga diharapkan bisa ikut membantu Kementerian Hak Asasi Manusia dalam mensukseskan program unggulan KemenHAM seperti Desa Sadar HAM dan Kampung Redam (Rekonsiliasi dan Perdamaian) yang rencananya tahun 2026 akan serentak dijalankan di 2000 titik di seluruh Indonesia. 

“Artinya PusHAM bisa menjadi motor akademik sekaligus praksis dari suksesnya program strategis Desa Sadar HAM dan Kampung Redam yang digagas Kementerian HAM,” imbuh Thomas.

Pada kesempatan yang sama Rektor Universitas Santu Paulus Ruteng Agustinus Manfred Habur menyampaikan apresiasi atas kerja kolaboratif antara pihak Unika Santu Paulus Ruteng dan Kementerian Hak Asasi Manusia yang dimulai dengan pembentukan Pusat Studi Hak Asasi Manusia.

“Dari kami sambil kita menunggu kelembagaannya seperti apa sudah bisa mulai dengan kegiatan-kegiatan saja dulu. Kami siap bekerjasama dengan Kementerian HAM. Lebih khusus lagi, untuk konteks HAM selain kerja-kerja penguatan untuk sadar HAM juga penting kampus sebagai komunitas akademik bisa menjawab persoalan kontekstual yang dihadapi masyarakat khususnya di Manggarai dan NTT pada umumnya seperti kemiskinan ekstrim, stunting, perdagangan orang dan soal lainnya yang terkait Hak Asasi Manusia,” pungkas Manfred.