"Kekayaan intelektual bukan hanya tentang perlindungan hukum atas karya, tetapi juga bisa menjadi motor penggerak ekonomi,"

Semarang (ANTARA) - Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tri Junianto mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual (HKI) bukan hanya tentang perlindungan hukum atas karya.

"Kekayaan intelektual bukan hanya tentang perlindungan hukum atas karya, tetapi juga bisa menjadi motor penggerak ekonomi," katanya, di Semarang, Minggu.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara pada pelatihan kekayaan intelektual yang digelar Kanwil Kemenkum Jateng bekerja sama dengan Klinik Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan pengelolaan yang tepat, kata dia, karya atau inovasi dapat dikomersialisasikan sehingga memberi manfaat finansial bagi penciptanya dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kehadiran Tri menjadi bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Jateng dalam mendukung peningkatan pemahaman masyarakat, akademisi, serta pelaku usaha terhadap peran strategis kekayaan intelektual dalam pembangunan ekonomi kreatif.

Materi yang disampaikan, antara lain mencakup ruang lingkup kekayaan intelektual, meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, dan perlindungan varietas tanaman.

Selain itu, peserta juga diajak memahami prinsip dasar perlindungan kekayaan intelektual serta bagaimana dapat dikelola sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo mendukung penuh pelatihan itu untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya kekayaan intelektual.

"Diharapkan pelatihan dapat menumbuhkan kesadaran di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas bahwa kekayaan intelektual bukan sekadar ide atau inovasi," katanya.

Akan tetapi, kata dia, kekayaan intelektual merupakan aset berharga yang dapat dilindungi, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal.

Pelatihan tersebut tidak hanya diikuti oleh kalangan akademisi, namun juga praktisi dari kalangan usaha dan swasta.