SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah mempersiapkan penambahan tujuh titik Sekolah Rakyat untuk dibuka akhirSeptember 2025 ini.

Sebanyak tujuh titik Sekolah Rakyat  ini adalah tahap 1C yang akan menyasar siswa dari keluarga desil 1 dan desil 2.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novy Widyani, usai rakor Sekolah Rakyat, Selasa (9/9/2025). Dengan penambahan ini, pihaknya optimistis akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

“Sekolah Rakyat di Jawa Timur sekarang sudah ada tahapan 1A, 1B, 1C. Saat ini sudah ada 26 titik Sekolah Rakyat  dan muridnya total ada 2.395 orang, masing-masing rombel SD, 35 rombel SMP, 48 rombel SMA,” kata Novy, Selasa (9/9/2025).

Lebih lanjut disampaikan Novy, Sekolah Rakyat di Jatim adalah yang paling banyak di Indonesia. Bahkan Jawa Timur menjadi barometer percontohan Sekolah Rakyat nasional setelah terkelola dengan baik. 

“Saat ini kota sedang menyiapkan sekolah rakyat untuk tahap 1C saat ini dan sedang finalisasi. Saat ini penyiapan sarana prasarana fisik maupun perlengkapan,” ujar Novy.

Targetnya bulan September 2025 ini untuk Sekolah Rakyat tahap 1C sudah mulai masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).

Dikatakan, untuk tahap 1C ada tujuh titik lokasi Sekolah Rakyat di Banyuwangi untuk perluasan, kemudian di Kabupaten Malang menggunakan gedung milik pemprov yaitu BLK Disnaker, kemudian di Pacitan juga perluasan, dan Kabupaten Pasuruan. Yang baru adalah di Sumenep, Trenggalek dan Bangkalan.

“Yang Alhamdulilah ini Madura kan ketambahan, kalau Pamekasan 1B, jadi mudah-mudah tersebar ke masyarakat yang jumlahnya miskin,” tegasnya. 

Selain itu di Kabupaten Malang juga sedang dipersiapkan untuk lahannya dan menunggu approval dari Kementrian PU dan Kemensos. 

Ke depan, Pemprov Jawa Timur akan memberikan penguatan untuk Sekolah Rakyat  dari sisi pengentasan kemiskinan.

Misalnya siswanya menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat, maka orangtuanya akan diberikan bantuan sosial dan juga penguatan bantalan sekolah. 

“Saya rasa kita perlu mengusulkan juga dari APBD untuk intervensi Sekolah Rakyat. Karena sudah ada lampu hijau dari Kementrian Sosial, kita bisa matangkan di Jawa Timur, di antaranya untuk penguatan keluarganya,” ujar Novy. 

“Jadi orangtua siswa bisa kita jangkau dengan pemberdayaan ekonomi, perumahannya bisa kita sampaikan ke cipta karya untuk perbaikan. Karena mereka rata-rata memang di desil 1, desil 2,” imbuhnya.

Komplementaritas program ini yang dikuatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurutnya ini cocok untuk diprioritaskan karena bisa mempercepat pengentasan kemiskinan.

“Di P-APBD 2025 sudah kita mulai tetapi saya kurang tahu jumlahnya, jadi orangtua yang single mom sudah kita diusulkan mendapatkan program Putri Jawara, maupun pemberdayaan ekonomi karena tidak menutup kemungkinan ibu-ibu mereka juga single mom dan punya usaha dirumah,” pungkasnya. *****