BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Massa mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).  

Mereka menuntut DPR RI memenuhi tuntutan rakyat 17+8 yang sebagian sudah melampaui deadline 5 September.

Mahasiswa juga menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9) sore. Pengganti Sri Mulyani tersebut menyatakan tuntutan 17+8 adalah suara sebagian kecil rakyat Indonesia.

“Baru satu hari dia menjabat sebagai menteri dia sudah langsung menyatakan pernyataan yang luar biasanya mengecewakan, luar biasanya menyakitkan bagi masyarakat karena dia mengecilkan suara masyarakat, dia mengecilkan penindasan yang dialami oleh masyarakat,” ucap Kepala Kajian Strategis BEM UI Diallo Hujanbiru saat aksi.

Padahal, menurut Diallo, berbagai tuntutan masyarakat kecil itu bukan semata lahir karena keinginan masyarakat. Masyarakat lelah dengan kondisi saat ini akibat bobroknya kinerja pemerintah dalam menjamin kesejahteraan setiap anak bangsa.

Atas hal itu, Diallo menilai seharusnya Purbaya dicopot atau minimal sadar diri untuk mengundurkan diri.

Saat pertama kali memberikan pernyataan, Purbaya ditanya soal “17+8 Tuntutan Rakyat”.

Purbaya mengaku belum mempelajari hal tersebut.

“Saya belum mempelajari itu. Saya basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya,” kata Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya meyakini tuntutan rakyat soal perekonomian akan hilang dengan sendirinya jika ia berhasil menjadikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai setidaknya enam persen. Ia meyakini, alih-alih berdemo, rakyat akan sibuk mencari kerja dan menikmati makanan enak.

Dalam reshuffle kali ini, empat menteri diganti, sementara satu kementerian baru yaitu Kementerian Haji dan Umrah resmi dibentuk setelah mendapat pengesahan dari DPR.

Anggota kabinet yang diberhentikan Prabowo yakni Menko Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

Sebagai gantinya, kursi Menkeu kini diisi Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi ditempati Ferry Juliantono, sedangkan Mukhtarudin ditunjuk sebagai Menteri P2MI.

Adapun kursi Menko Polhukam masih kosong karena belum ditentukan penggantinya. Presiden hanya menempatkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polhukam ad interim. Sementara pengganti Menpora Dito Ariotedjo belum dilantik karena masih berada di luar kota.

Di sisi lain, Prabowo juga melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Langkah Strategis

Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo dinilai sebagai langkah strategis untuk menjawab gelombang ketidakpuasan publik. Hal ini disampaikan Dosen FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr Taufik Arbain, Selasa.

Menurut Taufik, reshuffle tersebut tak lepas dari narasi besar di media sosial yang menggiring opini publik hingga memicu demonstrasi besar sejak 25 Agustus 2025. Meski aksi itu ditujukan kepada DPR RI, gelombang protes tetap dipandang sebagai sinyal ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

“Ruang demokrasi di media sosial bergerak masif dan menjadi salah satu pemicu perombakan kabinet,” jelas Taufik

Ia menilai reshuffle juga memberi pesan tegas bahwa siapa pun menteri yang gagal menjawab persoalan negara bisa diganti. Langkah itu, menunjukkan Prabowo bukan sekadar melanjutkan politik akomodatif masa lalu.

“Ini pola menjauh secara elegan dari masa sebelumnya. Prabowo ingin menunjukkan pemerintahannya profesional dan cerdas,” ucapnya.

Lebih jauh, Taufik menyebut reshuffle kali ini sarat dengan harapan. Salah satunya terlihat dari pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani yang selama ini dikaitkan dengan kebijakan kontroversial, mulai dari kenaikan pajak hingga isu tunjangan guru.

Selain itu, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah juga dinilai sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan publik, efektif dan efisien.

Tak hanya itu, penunjukan menteri yang merepresentasikan wilayah Kalimantan serta pengalaman dalam isu pekerja migran juga memperlihatkan kepekaan politik Prabowo.

“Keputusan itu sarat nilai politis, sekaligus menegaskan pemerintah terbuka dengan aspirasi rakyat,” tegas Taufik. (tribun/sul)