Artikel ini akan membahas tentang mengapa demokrasi kerakyatan merupakan demokrasi yang cocok bagi Indonesia.

---

Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini

---

Intisari-Online.com -Dalam sejarahnya sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah merasakan berbagai bentuk demokrasi. Mulai dari demokrasi parlementer, hingga demokrasi terpimpin, hingga demokrasi kerakyatan.

Artikel ini akan membahas tentang mengapa demokrasi kerakyatan merupakan demokrasi yang cocok bagi Indonesia. Semoga bermanfaat.

Pengertian demokrasi kerakyatan

Secara umum, demokrasi adalah bentuk pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kuasa tertinggi sistem pemerintahan ini berada di tangan rakyat yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat atau lewat wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara langsung.

Demokrasi kerakyatan sendiri digagas atau dicetuskan oleh Mohammad Hatta. Menurutnya, demokrasi kerakyatan adalah suatu sistem untuk mengantarkan masyarakat Indonesia menuju kehidupan yang baru dan lebih baik.

Kedaulatan rakyat berarti rakyat mempunyai hak dan kekuasaan untuk menetapkan paham dan roda pemerintahan suatu negara. Rakyat berdaulat dan mempunyai kekuasaan untuk memutuskan bagaimana masyarakat menjalani kehidupan pemerintahan.

Tapi keputusan rakyat dapat menjadi aturan pemerintahan bagi semua orang dan harus teratur dalam bentuk dan prosesnya, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan konsensus dalam perundingan. Hal ini bukanlah keputusan yang tiba-tiba diambil dalam rapat umum lainnya.

Dalam pandangan Mohammad Hatta, demokrasi kerakyatan dinilai paling cocok dengan keadaan Indonesia karena Mohammad Hatta menjaga kedaulatan rakyat melalui “musyawarah mufakat”. Hal ini sejalan dengan hakikat masyarakat Indonesia, di mana rakyat mempunyai hak tertinggi untuk memerintah baik secara politik maupun pemerintahan.

Terkait demokrasi kerakyatakan, Mohammad Hatta, sebagaimana dikutip dari situs Setneg.go.id, mengemukakan dua asumsi yang mendukung kebenaran prinsip kedaulatan rakyat. Pertama, bahwa rakyat tidak hanya berdaulat tetapi juga bertanggung jawab atas kedaulatan yang dipegangnya. Kedua, tidak mungkin rakyat yang berdaulat kehilangan kedaulatannya.

Dengan kata lain, Mohammad Hatta mengacu pada pengalaman sejarah untuk menunjukkan bahwa lembaga-lembaga demokrasi pada dasarnya berjalan dengan waktu yang lama serta stabil. Penting untuk ditekankan, bahwa sistem demokrasi juga memenuhi syarat-syarat tertentu untuk keberlanjutannya, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum dan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan rakyat.

Jika kondisi tersebut tidak dipenuhi, akan terjadi anarki yang berujung pada revolusi dan munculnya pemerintahan otoriter.

Kenapa demokrasi kerakyatan paling cocok bagi Indonesia karena ia dianggap selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip kedaulatan rakyat, gotong royong, dan kekeluargaan yang merupakan ciri khas budaya bangsa. Demokrasi ini juga cocok karena menganut kedaulatan rakyat di mana rakyat memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dan menentukan kebijakan politik, serta menolak dominasi kepentingan satu golongan demi kesejahteraan bersama.

1. Sesuai dengan Nilai Pancasila

Pancasila, sebagai dasar ideologi bangsa, menjadi landasan pelaksanaan demokrasi kerakyatan. Setiap sila dalam Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mendukung prinsip demokrasi yang menghargai keberagaman dan keadilan sosial.

2. Mewujudkan Kedaulatan Rakyat

Demokrasi kerakyatan memberikan kekuasaan politik kepada rakyat, memungkinkan mereka untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.

3. Mencerminkan Gotong Royong dan Kekeluargaan

Demokrasi kerakyatan didasari oleh semangat gotong royong, kerja sama, dan kekeluargaan yang merupakan nilai budaya bangsa Indonesia. Hal ini penting dalam membangun solidaritas dan persatuan nasional.

4. Mendukung Inklusivitas

Nilai kerakyatan dalam demokrasi memastikan partisipasi publik yang luas dan representasi yang adil, menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan melindungi hak-hak dasar warga negara.

5. Mengutamakan Kesejahteraan Bersama

Ide demokrasi kerakyatan menekankan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk kepentingan golongan tertentu.

6. Menghindari Dominasi Golongan Tertentu

Demokrasi kerakyatan menolak sistem demokrasi yang bertumpu pada kepentingan feodal atau dominasi satu golongan yang menindas golongan lain, sesuai dengan pemikiran tokoh nasional seperti Mohammad Hatta.