Jakarta (ANTARA) - Dua presiden buruh dengan basis massa terbesar di Indonesia mendukung penuh Polri menindak tegas aksi anarkis.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan komitmennya mendukung Polri dalam menegakkan hukum, khususnya terkait aksi pembakaran fasilitas umum, gedung DPRD, dan berbagai sarana publik lainnya.

"Kita harus ingat ada korban jiwa saat pembakaran Gedung DPRD Makassar, juga korban lainnya. Untuk itu, pelaku harus terus diproses hukum," kata Andi Gani di Jakarta, Minggu.

Kendati demikian, ia juga meminta agar pengunjuk rasa yang tertangkap, tetapi tidak terlibat dalam aksi pembakaran atau perusakan fasilitas publik dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan restorative justice.

Andi Gani menyatakan KSPSI akan berada di garis terdepan untuk mempertahankan supremasi sipil sebagai amanah reformasi.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak segala bentuk anarkisme dan kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum.

"Boleh berdemonstrasi, tetapi harus konstitusional, damai, dan anti kekerasan," kata Iqbal.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti isu reformasi di tubuh Polri yang belakangan ramai diperbincangkan.

Menurutnya, langkah perbaikan lembaga kepolisian memang perlu dilakukan. Namun, ia mengingatkan agar upaya tersebut tidak diarahkan untuk menyerang atau membidik Kapolri, apalagi jika ada agenda tersembunyi untuk menjatuhkan pimpinan Polri.

"Terlihat ada yang ingin menyerang institusi kepolisian dengan menyerang pemimpinnya. Jika ingin mereformasi kepolisian agar menjadi alat keamanan dan ketertiban yang berwibawa, Kapolri saat ini terbukti sangat setia dengan Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Iqbal menuturkan pada kejadian aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mampu mengendalikan situasi dengan baik.

"Hal ini membuktikan kinerja TNI-Polri sangat sinergi dalam menciptakan kedamaian," ujarnya.

Iqbal juga membantah isu yang menyebut adanya surpres (surat presiden) untuk mengganti Kapolri.

"Itu sudah ditegaskan tidak benar. Tidak boleh ada hidden agenda. Apalagi isu lanjutan demo yang akan dilakukan buruh, itu hoaks," jelasnya.

Iqbal memastikan bahwa hingga saat ini buruh masih menunda aksi unjuk rasa. Ia menekankan perjuangan buruh akan tetap fokus pada isu-isu mendasar, yakni penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, kenaikan upah minimum tahun 2026, dan reformasi kebijakan pajak.

"Pajak pesangon, pajak THR (tunjangan hari raya), dan pajak JHT (jaminan hari tua) harus dihapus. Itu perjuangan buruh yang sebenarnya," ucapnya.