TRIBUNJAKARTA.COM -  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Ahok ramai disamakan.

Bukan tanpa alasan, pasalnya baru sehari menjabat sebagai Menkeu, pernyataan Purbaya sudah memimbulkan kontroversi.

Diketahui, Purbaya resmi menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 lalu.

Purbaya sempat mengungkit gaya koboinya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI.

"Ini kunjungan saya sebagai Menteri Keuangan. Biasanya sebagai LPS. Kalau waktu LPS, saya katanya ngomongnya kayak agak koboi. Sekarang, enggak boleh. Saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda," kata Purbaya.

Gaya koboi itu pun disamakan dengan  Ahok.

Namun, Pengamat Politik Yanuar Rizky menilai Purbaya berbeda dengan Ahok.

"Ahok gitu ya kan tapi menurut saya antara Ahok dengan Purbaya agak beda loh," kata Yanuar dikutip dari akun Youtube Official Inews, Senin (15/9/2025).

"Kalau Ahok kan memang tipikal orang yang ya gitu ya kalau ya mohon maaf ya, mohon maaf kata lah gitu. Beliau kan selalu mengatakan 'oh saya ini orang jagoan orang segini gitu ya' menurut saya. Tapi kan di area analisis terus. Bukan di arena eksekusi ya," tambahnya. 

Yanuar lalu mengungkit reshuflle kabinet dimana Purbaya menggantikan Menteri Keuangan terdahulu yakni Sri Mulyani.

"Misalnya Pak Prabowo ingin mengatakan, oke, saya ingin game changer. Saya ingin Menteri Keuangan yang bisa menggali potensi. Enggak gini-gini terus deh," kata Yanuar.

"Misalnya bisa saja mengatakan gini, oke, Pak Purbaya misalnya ngomong deh sama Danantara. Eh, Danantara ini kita ngeluarin Patriot bonds deh," tambah Yanuar.

"Tapi Patriot bonds untuk menggerakkan sektor UKM kita, sektor informal kita, ya kan? Transformasi pertanian ke sektor jasa pertanian," katanya.

Patriot Bonds merupakan obligasi baru yang menargetkan investor domestik untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan, sekaligus menjawab tantangan lingkungan hidup.

Ia menuturkan uang tersebut akan berasal dari pengusaha. Lalu, kata Yanuar, Purbaya bisa mengeluarkan kebijakan insentif pajak ke pengusaha.

Pengusaha, kata Yanuar, mendapatkan insentif pajak dengan memasukkan uang ke Patriot Bonds. 

"Patriot Bonds-nya dipakai untuk pembiayaan pembangunan.  Kalau itu yang akan dilakukan, saya percaya game changer. Kalau berani," imbuhnya.

Ia melihat pengusaha akan memberikan dukungan kepada Purbaya Yudhi Sadewa asalkan menteri keuangan itu juga melakukan kebijakan out of the box.

Yanuar lalu mengungkit keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

"Jadi saya ingin mengatakan apakah PakPrabowo memang memilih leader sekuat ini? Leader yang bisa memastikan bahwa pengusaha ikut saya," kata Yanuar. 

"Leader yang bisa memastikan Danantara ikut saya. Leader yang bisa memastikan Gubernur BI percaya dengan saya. leader yang bisa memastikan lembaga multilateral, lembaga percaya kepada saya, tapi kemudian saya lakukan itu untuk rakyat," imbuhnya.

Politisi Demokrat Bela Menkeu

Di sisi lain, politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik sempat menyinggung Ahok.

Rachland membela Purbaya Yudhi Sadewa yang sejak beberapa hari lalu dikecam sebagian publik akibat perkataannya.

Purbaya sempat dicap sebagai sosok yang sombong karena ucapanya yang ceplas-ceplos.

Bahkan, BEM UI menggelar demonstrasi menuntut pencopotan Purbaya sebagai menteri keuangan, sehari setelah Prabowo Subianto melantiknya 

Menurut Rachland, Purbaya memang tidak hebat dalam hal public speaking.

Namun, hal tersebut tidak lantas menghilangkan kapasitas dan kapabitasnya sebagai sosok yang berpengalaman

"Menkeu Purbaya memang tidak terbiasa dengan public speaking. Ditambah dengan kasus video anaknya yang viral, satu keluarga Purbaya dikecam sombong dan tak punya empati," ungkap Rachland dikutip dari X, Kamis (11/9/2025)

Rachland pun mengajak publik untuk mengingat sosok Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok merupakan sosok yang dikenal berbicara keras dan ceplas-ceplos

Menurut Rachland, perkataan-perkataan Ahok lebih parah ketimbang Purbaya

"Tapi belum lama berlalu, di Indonesia juga ada figur Ahok.  Dia luar biasa arogan dan mulutnya busuk oleh kata-kata kasar, bahkan kotor. Purbaya mungkin terdengar sombong, tapi dia tidak seperti Ahok," ungkapnya

"Ada yang masih ingat bagaimana Ahok mengancam, bila perlu akan membunuh -- iya: B U N U H -- orang demi kebijakannya? Di bawah Ahok, Jakarta kembali pada kebijakan penggusuran paksa seperti di jaman Orba, yaitu dengan pengerahan tentara," imbuh Rachland

Ketimbang mempermasalahkan ucapan Purbaya, Rachland mengajak publik untuk melihat kinerja Purbaya ke depannya.

"Mencoba berpikir ulang dengan tenang untuk menarik pelajaran, mungkin alih-alih kita baper pada omongan seorang pejabat publik, lebih baik kita perhatikan saja apa tindakan atau kebijakannya. Action speaks louder than words."

"Kalau nanti kebijakannya merugikan, baru kita gempur ramai-ramai. Indonesia pernah memberi kesempatan pada Ahok -- kenapa tidak pada Purbaya? Kecuali bila masalahnya ada pada kita, yaitu memelihara standar ganda," tandasnya.

Purbaya Minta Maaf

Purbaya Yudhi Sadewa minta maaf setelah memberikan pernyataan yang dianggap nyeleneh oleh publik tak lama setelah dilantik pada Senin (8/9/2025).

Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menkeu menggantikan posisi yang ditinggalkan Sri Mulyani.

Permintaan maaf Purbaya Yudhi tersebut disampaikan pada Selasa (9/9/2025) setelah menghadiri acara Serah Terima Jabatan bersama Sri Mulyani dan menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan.

Salah satu statement nyeleneh yang dilontarkan adalah poin 17+8 tuntutan rakyat, hanya berasal dari sebagian kecil kalangan saja.

Setelah sejumlah ucapannya viral di media sosial, Purbaya Yudhi Sadewa lantas mengklarifikasi dan meminta maaf ke publik.

Permintaan maaf itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan.

"Kemarin kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi," ujar Purbaya.

Dia berjanji memperbaiki diri dan lebih berhati-hati melontarkan pernyataan ke publik agar tidak menyakiti hati masyarakat, mengingat kini menempati posisi penting di pemerintahan yaitu Menteri Keuangan.

"Saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan, jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboy, sewaktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang," katanya.

"Di Kemenkeu beda, salah ngomong langsung dipelintir sana-sini," lanjut Purbaya.

Purbaya Yudhi Sadewa juga kembali menyampaikan permintaan maaf disertai klarifikasi di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin, usai acara di Kemenkeu.

Purbaya menjelaskan, pernyataannya bukan untuk mengkerdilkan aspirasi rakyat.

Ia hanya berupaya menjelaskan bahwa ekonomi saat ini tengah tertekan.

Oleh karenanya, Purbaya berupaya memulihkan ekonomi dengan sejumlah langkah yang sudah disiapkan.

"Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil, mungkin sebagian besar, kalau sudah sampai turun ke jalan," ucap Purbaya.

"Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi, sehingga lapangan kerja ada banyak, itu yang kita kejar nanti ke depan, itu maksudnya saya kemarin," imbuh dia.

Purbaya mengaku kaget pernyataan yang ia lontarkan banyak yang dipotong.

Meski begitu Purbaya tidak mempersoalkannya karena hal itu menjadi salah satu bentuk dari edukasi publik.

"Kalau saya salah, saya perbaiki, tapi yang jelas maksud saya seperti itu, bukan bilang, 'oh biar aja rakyat' atau 'itu yang susah aja,' enggak," kata Purbaya.

Sebagai informasi Purbaya Yudhi Sadewa sempat menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Indonesia. 

Dimuat dari situs resmi LPS.go.id, Purbaya memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB), memperoleh gelar Master of Science (MSc) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. 

Profil Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya sudah menempati posisi Ketua Dewan Komisioner LPS sejak di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yakni pada 3 September 2020. 

Purbaya diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.

Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Mei 2018-September 2020), Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016 – Mei 2018).

Purbaya juga pernah menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015-Juli 2016), Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015-September 2015), Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010-2014), Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014).

Tercatat Purbaya juga pernah menjadi Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016-sekarang), Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016-sekarang) dan Anggota Indonesia Economic Forum (2015-sekarang). 

Sebelum terjun di pemerintahan, Purbaya memulai karir sebagai, Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989-1994), Senior Economist di Danareksa Research Institute (Oktober 2000-Juli 2005), Direktur Utama PT Danareksa Securities (April 2006-Oktober 2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (Juli 2005-Maret 2013), Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (Maret 2013-April 2015).

Purbaya Yudhi Sadewa Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016–2020) dan Anggota Indonesia Economic Forum (2015–). Pada Oktober 2016, ia ditunjuk sebagai Gubernur Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dari Indonesia menggantikan Widhyawan. (TribunJakarta.com/Wartakota)