TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda pesimis paket stimulus ekonomi 8+4+5 dapat meningkatkan ekonomi Indonesia.
Diketahui, pemerintah mengeluarkan paket stimulus bernama 8+4+5 yang membaginya dalam 3 kategori ataupun jangka waktu.
Ada 8 program jangka pendek (diselesaikan dalam 6 bulan maksimal), 4 program untuk 2026, dan 5 program untuk penyerapan tenaga kerja.
Menurut dia, secara anggaran, paket stimulus jilid 3 ini relatif lebih kecil dibandingkan paket stimulus pertama dan kedua sebelumnya.
Jika ditotalkan, stimulus yang sudah dikeluarkan mencapai Rp 57,5 triliun dengan gelontoran di paket kedua pada Juni 2025 mencapai Rp 24,4 triliun.
Huda memamdang dampak dari kedua paket awal itu sangat minim bagi konsumsi rumah tangga.
Pertumbuhan ekonomi triwulan I melambat dan data triwulan II pun diragukan oleh dirinya.
"Jadi, dengan anggaran jilid ketiga sebesar Rp 16,23 triliun, saya tidak banyak berharap akan meningkatkan perekonomian," kata Huda kepada Tribunnews, Selasa (16/9/2025).
Ia ragu paket stimulus ini bisa mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia ke target 5,2 persen bila dilihat dari stimulusnya yang terbatas dan anggaran lebih kecil.
Meski demikian, Huda mencatat masih ada beberapa poin positif dari kebijakan stimulus ekonomi jilid 3 ini.
Ia mengacungi jempol kebijakan terkait dengan pemberian iuran jaminan kepada pekerja lepas, termasuk driver ojek online, yang menurutnya sudah seharusnya dilakukan sejak lama.
"Kita selalu menyuarakan bahwa harus ada perlindungan bagi semua pekerja, termasuk pekerja lepas," ujar Huda.
Ia menilai, ini bukan hanya soal insentif, tapi lebih kepada pemberian jaminan sosial bagi pekerja secara keseluruhan.
Skema pemberian bantuan ini disebut bisa mendorong pekerja lepas untuk bisa mengakses program pemerintah.
"Jadi, saya harap program ini bukan program jangka pendek," ucap Huda.
Atas dasar tersebut, ia merasa sangat mungkin bagi pemerintah untuk membuat program terkait dengan jaminan sosial pengemudi ojek online dan pekerja sejenis lainnya.
Pemerintah tinggal merumuskan skema untuk pembayaran yang disesuaikan dengan karakteristik pekerja.
Huda juga menyebut program bantuan sosial, baik pangan maupun tunai, memang diharapkan tetap berlanjut dan diperluas dengan sasaran juga di masyarakat rentan miskin.
Ia mengatakan, masyarakat rentan miskin kadang tidak mendapatkan insentif yang mampu mendorong daya beli mereka.
"Guncangan ekonomi kecil pun dapat membuat mereka jatuh miskin. Saya harap bantuan tunai juga diperluas penerimanya," kata Huda.
Berikut daftar lengkap program paket stimulus ekonomi 2025 8+4+5:
Delapan program akselerasi
1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduted 1 tahun)
2. Perluasan pph pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata
3. Bantuan pangan periode Oktober-November 2025
4. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol (termasuk ojek pengkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 tahun
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahn BPJS Ketenagakerjaan
6. Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan KemenPu
7. Program Deregulasi Implementasi PP28/2025
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran dan Gigs UMKM
Empat program yang dilanjutkan pada 2026
1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM
2. Perpanjangan PPh 21 DTP - untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026)
3. PPh Pasal 21 DTP - untuk Pekerja di Industri Padat Karya (APBN 2026)
4. Program Diskon luran JKK dan JKM untuk semua penerima, Bukan Penerima Upah (BPU)
Lima Program Penyerapan Tenaga Kerja
1. Operasional KDKMP (Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih)
2. Replanting di Perkebunan Rakyat
3. Kampung Nelayan Merah Putih
4. Revitalisasi Tambak Pantura
5. Modernisasi Kapal Nelayan
