Ringkasan Berita:
TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat Politik, Rocky Gerung melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait reshuffle Kabinet Merah Putih yang baru dilakukan.
Rocky Gerung secara lugas 'menyentil' arah kebijakan pemerintah baru yang menurutnya melakukan perubahan di kabinet.
Termasuk dalam penunjukkan sejumlah nama yang mengisi posisi strategis di pemerintahan.
Rocky pun menyebut Prabowo tidak memahami demokrasi.
Menurutnya, kebijakan perombakan kabinet yang dilakukan kali ini menggambarkan Prabowo memiliki cacat etis dalam demokrasi.
Sorotan tajam yang dituju Rocky gerung yakni keputusan Prabowo mengangkat Muhammad Qodari menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Sebab M Qodari merupakan salah satu penggagas Jokowi tiga periode.
Hal itu menurut Rocky Gerung, membuat publik kecewa dan menganggap Prabowo tengah bersiap untuk tiga periode.
"Presiden tidak peka dengan tuntutan anak-anak muda kemarin tu, yaitu bersihkan kabinet dari kelompok yang tidak punya pikiran demokratis," katanya dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official, Kamis (18/9/2025).
Menurut Rocky, dengan Qodari menjadi pemimpin KSP, Prabowo sama saja sedang merencanakan kekuasaan sampai tiga periode.
"Kemudian orang anggap kalau begitu Presiden Prabowo juga bersiap-siap untuk jadi tiga periode dong. Kira-kira begitu jalan pikirannya," ungkap Rocky.
Rocky juga mengatakan, ada etos di dalam demokrasi yang tidak dipahami oleh Prabowo bahwa orang seperti M Qodari harusnya tidak boleh ada di dalam kabinet yang bersifat ingin memajukan demokrasi.
"Kenapa? Karena pikiran Qodari konservatif, tidak progresif. Konservatif artinya ingin kekuasaan itu tidak berubah," katanya.
Sebab menurut Rocky Gerung, isu tiga periode itu dihembuskan dari kelompoknya M Qodari.
Ia pun kini menilai kalau Prabowo ternyata tidak memperhatikan etis dan etos tersebut.
"Jadi terlihat bahwa Pak Prabowo enggak ngerti demokrasi juga akhirnya kan. Kan kalau dia mengerti demokrasi maka dia mesti bilang 'aparat saya harus orang-orang yang tidak tidak boleh punya sedikit ambisi atau niat untuk menyelundupkan kepentingan politik dengan mengabaikan konstitusi'," jelasnya.
Rocky beranggapan, Presiden Prabowo cacat etis karena mempekerjakan, dan menaikkan kedudukan saudara Qodari.
"Mercusuar demokrasi justru terhalang oleh awan gelap yang dipromosikan oleh saudara Qodari ketika menjadi bagian atau agen dari kepentingan Jokowi untuk memaksa publik menerima ide tiga periode itu," beber Rocky lagi.
Menurutnya, reshuffle ini justru mengembalikan ingatan orang bahwa Prabowo memiliki niat juga untuk mengulangi upaya dari Qodari dengan ide tiga periode.
"Kita mesti ingat bahwa seorang intelektual ketika dia berbuat kesalahan etis di dalam upaya untuk mempengaruhi opini publik dengan teori yang betul-betul anti demokrasi itu, maka dia harusnya tidak boleh ada lagi di dalam sistem demokrasi," tegasnya.
"Tapi dengan kedudukan yang tinggi yaitu kepada staf presiden itu artinya kehidupan putih kita akan digiring kembali oleh saudara eh qodari itu di dalam ide-ide yang tidak demokratis. Itu dasar etisnya tuh," ucap Rocky.
Qodari Sebut KSP Saat Ini Berbeda dengan Era Moeldoko
Di sisi lain, usai resmi dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari menegaskan struktur dan peran KSP di era Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan peran dan tugasnya berbeda dibanding masa sebelumnya saat dipimpin Moeldoko.
Perbedaan itu, kata Qodari, terjadi karena adanya perubahan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi dasar kerja KSP.
“Saya enggak berani interpretasi memahami istilah zaman Pak Moeldoko ya. Jadi begini kalau dibandingkan pada era sebelumnya, memang sebetulnya perpresnya KSP ini berbeda dalam hal ada satu kedeputian yang sudah tidak ada lagi, yaitu komunikasi politik yang berdiri menjadi organisasi sendiri yang namanya Badan Komunikasi Pemerintah,” ujar Qodari di Kantor KSP, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Menurutnya, banyaknya program baru yang digulirkan pemerintahan Prabowo menuntut KSP bekerja lebih intensif, baik dalam monitoring maupun evaluasi.
Ia menekankan, KSP memiliki kelebihan karena bisa memantau langsung ke lapangan, tidak sekadar menunggu laporan.
“Program presiden kita ini banyak sekali, banyak yang baru, pendekatannya fundamental. Jadi khusus di KSP, karena punya kelebihan bisa keliling program-program prioritas, kita bukan hanya dari teks tapi juga verifikasi langsung ke lapangan,” katanya.
Qodari mencontohkan, keterlibatan KSP dalam program Sekolah Rakyat tak sebatas menyiapkan Perpres, tetapi juga turun langsung melihat proses renovasi hingga bertemu calon siswa.
Lebih jauh, Qodari menekankan komunikasi publik sebagai aspek penting dari kebijakan. Menurutnya, kebijakan yang baik harus disertai komunikasi yang baik agar masyarakat paham dan mendukung program pemerintah.
“Antara kebijakan dengan komunikasi itu satu kesatuan. Kebijakan publik adalah hulunya, komunikasi adalah hilirnya. Tanpa teman-teman media, hal yang bagus yang dikerjakan pemerintah tidak akan sampai ke masyarakat,” tegasnya.
Diketahui, Moeldoko menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sejak 17 Januari 2018 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ia menggantikan Teten Masduki dan terus menjabat hingga periode Kabinet Indonesia Maju, yang dimulai pada 23 Oktober 2019.
Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
