TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap optimis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski kondisi perekonomian nasional sedang tidak stabil.
Pernyataan itu disampaikannya usai Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Bondowoso, Rabu (17/9/2025).
“Pertama kan kita harus realistis. Ekonomi hari ini memang tidak baik-baik saja, bukan hanya di Bondowoso, tapi secara nasional. Namun begitu, kita tetap optimis. Berbagai event juga kita gelar dengan harapan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Rozi mengakui, capaian PAD tahun ini masih menemui kendala, terutama pada sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Menurutnya, regulasi yang membatasi transaksi di bawah Rp 80 juta serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang relatif rendah menjadi faktor utama sulitnya merealisasikan target.
“Ini bagian dari evaluasi yang harus kita lakukan, karena NJOP ternyata masih di bawah harga pasar,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemkab Bondowoso tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena berpotensi membebani masyarakat.
Ia menegaskan, pemerintah lebih memilih mengoptimalkan sektor lain, mulai dari retribusi pemanfaatan aset daerah hingga pajak-pajak seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pajak hotel, restoran, dan rumah makan.
“Pemerintah tidak mungkin menaikkan PBB di tengah kondisi masyarakat yang seperti ini. Yang kita lakukan adalah meningkatkan capaiannya, bukan menaikkan pajaknya,” tegas Rozi.
Upaya lain yang sedang dilakukan adalah validasi data wajib pajak serta penegasan ketentuan pembayaran sesuai aturan, misalnya PBJT sebesar 10 persen.
Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga mulai mendorong digitalisasi pajak, namun tetap disertai verifikasi lapangan agar data lebih akurat.
Selain persoalan PAD, Pemkab Bondowoso juga menghadapi pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) infrastruktur dan irigasi sebesar Rp 65 miliar. Kondisi itu berimbas pada belanja modal daerah dan menuntut manajemen anggaran yang lebih disiplin.(*)
“Total APBD kita masih sangat bergantung pada transfer pusat. Maka dari itu, peningkatan PAD menjadi penting agar Bondowoso bisa lebih mandiri,” pungkasnya. (*)
