TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI- Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani sukses membawa daerah yang dipimpinnya menjadi kabupaten digital. Ini dibuktikan dengan ditunjuknya Banyuwangi oleh pemerintah pusat sebagai daerah proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos), sebuah program nasional yang dirancang agar penyaluran bantuan sosial lebih akurat dan tepat sasaran.

Program ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga, dan dijadwalkan akan dilaunching langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Oktober mendatang. Dipilihnya Banyuwangi sebagai daerah proyek percontohan penyempurnaan digitalitasi bansos bukan tanpa alasan. Banyuwangi memiliki kematangan dalam pelayanan publik digital yang inklusif.

Hal itu ditunjukkan dari skor indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada 2024, Banyuwangi menjadi daerah di Indonesia dengan nilai indeks SPBE tertinggi, yakni dengan skor 4,5 dari skala 5 (memuaskan).

Selain itu, komitmen pimpinan daerah dan seluruh stakeholder di Kabupaten Banyuwangi juga tinggi dalam menyukseskan program-program nasional.

"Kami berterima kasih karena Banyuwangi ditunjuk sebagai pilot project untuk sistem yang dibangun secara kolaboratif terkait dengan perlinsos digital, terkait dengan perlindungan sosial bagi masyarakat," kata Ipuk.

Uji coba digitalisasi bansos telah dimulai secara terbatas di dua desa/kelurahan, yakni di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi. Ipuk yang turut menilik langsung pelaksanaannya agar uji coba berjalan lancar tanpa hambatan.

Setelah masa uji coba tuntas, pendaftaran digitalitasi bansos akan diluncurkan secara resmi dan digelar secara menyeluruh di seluruh wilayah Banyuwangi pada sekitar Oktober mendatang.

Menurut Ipuk, program digitalisasi perlinsos merupakan bentuk kehadiran negara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial di tingkat daerah. Untuk itu, Banyuwangi bangga menjadi daerah pertama yang melaksanakan program tersebut.

Dalam mendukung program tersebut, Banyuwangi menerjunkan sekitar 500 agen perlindungan sosial (perlinsos) untuk membantu proses pendaftaran bagi warga yang tak memiliki telepon pintar atau warga yang kesulitan mendaftar mandiri.

Agen perlinsos ini terdiri pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga sosial kesejahteraan kecamatan (TKSK), dan operator desa. Ipuk juga mengusulkan agar agen dasawisma yang jumlahnya lebih dari seribu orang bisa turut menjadi agen perlinsos untuk mempercepat cakupan warga yang mendaftar.

Dalam program tersebut, masyarakat yang merasa membutuhkan bansos dari pemerintah bisa mendaftar mandiri melalui HP masing-masing atau dibantu oleh agen perlinsos melalui Portal Perlinsos. Jika di Banyuwangi bisa berjalan sukses, program digitalitasi bansos akan direplikasi untuk diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia.

Diadopsi Nasional

Sebelum banyak daerah mulai sadar tentang pentingnya digitalitasi, Kabupaten Banyuwangi berpikir dan mengaplikasikan digitalisasi. 
Banyuwangi, kata Ipuk, sejak lama meyakini bahwa jaringan digital merupakan tulang punggung bagi pelayanan warga. Pelayanan yang efisien akan berdampak pada peningkatan ekonomi.

Banyuwangi membangun sistem digital terintegrasi bernama Smart Kampung. Ipuk menjelaskan, Smart Kampung adalah inisiasi yang mengadopsi program Smart City yang telah lebih dulu popular di perkotaan.

"Pada program awal Smart Kampung, desa-desa di Banyuwangi telah memiliki jaringan internet yang cepat dan warga bisa mengaksesnya secara cuma-cuma," katanya.

Program ini berkontribusi signifikan pada program-program pelayanan masyarakat, pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan lain-lain. Smart Kampung kian diperkuat dengan menjadi cikal bakal program digital unggulan Banyuwangi bernama Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital pada 2023 yang kini diadopsi secara nasional. 

"Digitalitasi membuat warga Banyuwangi yang karena wilayahnya luas tak perlu jauh ke pusat kota untuk mendapat pelayanan," kata bupati berusia 51 tahun itu.

Menurut dia, digitalitasi bagi pemerintah daerah di era sekarang adalah keniscahyaan. Dengan teknologi digital, hampir seluruh pelayanan bisa dijalankan secara lebih efisien dan efektif.

"Dengan digitalisasi, pelayanan pemerintah bisa lebih cepat, transparan, dan mudah diakses," tambahnya.

Yang tak kalah penting, digitalitasi juga membuat proses administrasi lebih sederhana: meminimalisir potensi penyalahgunaan, serta menekan biaya operasional. Pemerintah bisa bekerja lebih efektif dengan data yang terintegrasi.

Digitalitasi juga berperan penting dalam membentuk komunitas yang inklusif. Warga yang tinggal di daerah pelosok bisa mendapat layanan yang setara dengan warga yang tinggal di pusat kota.

"Banyuwangi juga punya program Jagoan Digital, wadah bagi anak-anak muda untuk menyalurkan berbagai ide di dunia digital dan teknologi," tutur dia.