Warga negara (WN) Rusia bertindak kebablasan dan tidak diketahui oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Mereka membangun pabrik di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Denpasar, Bali.

Pabrik konstruksi bangunan milik bule Rusia itu diketahui ketika Pansus Tata Ruang, Perizinan, dan Aset Daerah DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak di lokasi pada Rabu (17/9/2025).

Ketua Pansus Tata Ruang, Perizinan, dan Aset Daerah DPRD Bali, I Made Supartha, terkejut saat mendapati kawasan hutan mangrove itu bersertifikat dan dikuasai orang asing. Dia mengatakan dewan juga menemukan banyak aktivitas industri di kawasan konservasi itu.

"Kami kaget. Kemudian ada kegiatan industri di sana yang dimiliki orang Rusia, penanaman modal asing (PMA) dalam bentuk kegiatan itu," kata Supartha kepada dilansir detikbali, Jumat (19/9).

Supartha mengatakan pabrik konstruksi milik bule Rusia di kawasan hutan itu memproduksi bahan bangunan untuk hotel, vila, dan restoran di Bali. Dia mengatakan saat sidak menemukan barang-barang di pabrik itu sudah terbungkus rapi dan siap dikirim ke konsumen.

"Ini mungkin bisnis internasional, mereka salah satu penyuplai," ujar Supartha.

Dewan juga sempat meminta manajemen pabrik itu untuk menunjukkan berkas-berkas perizinannya. Namun, mereka tidak bisa menunjukkan bukti fisiknya.

Walhasil, dewan langsung menutup pabrik tersebut karena perizinannya dinilai belum lengkap. Dia menyatakan DPRD Bali akan memanggil manajemen pabrik dan mengkaji perizinan penanaman modal asing oleh WN Rusia tersebut.

Supartha mengungkapkan dewan akan menyisir kawasan hutan mangrove tersebut. Ia memprediksi ratusan hektare di kawasan konservasi itu telah dibangun untuk kegiatan industri.

"Kalau kemudian kawasan hutan menjadi bangunan-bangunan beton, maka tidak ada aliran air ke hilir karena mangrove sudah dipagari beton," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali itu.

Saat ini, Bali tengah menghadapi persoalan alih fungsi lahan. Selain bangunan tanpa izin, Bali juga harus menghadapi obral izin mendirikan bangunan.

Persoalan turis nakal di Bali juga tidak hanya terkait izin bangunan, namun kriminalitas sesama orang asing dan pabrik narkoba sedang melanda.

***