TRIBUNMANADO.CO.ID – Isu tunjangan anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) kembali mencuat.
Sejak 2019, tunjangan wakil rakyat di daerah ini tidak mengalami kenaikan.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil, muncul pula dorongan agar pemerintah dan DPRD tidak hanya menahan kenaikan, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan penurunan tunjangan sebagai bentuk penghematan sekaligus kepedulian.
Menanggapi hal itu, Peneliti Senior di Barometer Suara Indonesia, Baso Affandi, menilai kondisi tidak naiknya tunjangan sejak enam tahun terakhir merupakan sesuatu yang wajar.
Bahkan, menurutnya, hal itu bisa dipandang sebagai bentuk konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan legislatif dengan kemampuan keuangan daerah.
“Belum adanya kenaikan tunjangan sejak 2019 sebenarnya adalah sesuatu yang wajar dan tidak menjadi masalah besar.
Justru di tengah dinamika ekonomi saat ini, kondisi tersebut bisa dianggap sebagai konsistensi pemerintah dalam menjaga keseimbangan.
Integritas, dedikasi, dan prestasi DPRD jauh lebih penting daripada sekadar angka tunjangan,” ujar Baso, Minggu (21/9/2025) via WhatsApp.
Lebih lanjut, ia menilai usulan penurunan tunjangan DPRD merupakan langkah yang tidak sederhana.
Namun tetap patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat.
“DPRD adalah representasi rakyat, maka setiap langkah yang menunjukkan empati terhadap beban masyarakat patut diapresiasi.
Jika memang dilakukan, penurunan tunjangan akan menjadi simbol moral yang sangat kuat bahwa DPRD mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas kenyamanan pribadi,” jelasnya.
Baso menambahkan, jika DPRD benar-benar mengambil keputusan untuk menurunkan tunjangan, maka hal itu akan mengirim pesan kepemimpinan yang berempati sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
“Publik akan melihat wakil rakyat bukan hanya pandai berbicara tentang penghematan, tetapi juga berani memberi contoh nyata. Keputusan seperti ini akan menjadi vitamin penting bagi legitimasi DPRD. Pesannya sederhana tapi kuat: ‘Kami bersama rakyat, bukan di atas rakyat’,” katanya.
Ia menegaskan, pada akhirnya wakil rakyat akan dinilai bukan dari seberapa besar tunjangannya, melainkan seberapa tulus mereka menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. (Pet)
