BOLASPORT.COM - Pemilik Johor Darul Ta'zim (JDT) sekaligus Putra Mahkota Kesultanan Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim justru membuka borok dalam klarifikasi soal sanksi FIFA yang dijatuhkan ke Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM).

FAM mendapatkan sanksi dari FIFA usai terbukti melakukan pemalsuan terhadap dokumen tujuh pemain naturalisasi.

Pemain yang dimaksud adalah Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui, dan Hector Alejandro Hevel Serrano.

FIFA menjelaskan bahwa FAM (Federasi Sepak Bola Malaysia) telah menggunakan dokumen yang dipalsukan agar para pemain naturalisasi di atas bisa bermain.

Sebagai informasi, ketujuh pemain tersebut sempat tampil mengesankan saat Vietnam menumbangkan Vietnam dengan skor telak 4-0 pada bulan Juni lalu.

Ini merupakan laga Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027 Arab Saudi.

Akibat masalah ini, FIFA mendenda FAM sebesar CHF 350.000 atau sekitar Rp7,3M.

Pemain yang terlibat didenda sebesar CHF 2.000 atau sekitar Rp41 juta rupiah perorang.

Tak sampai di situ, para pemain juga disanksi larangan beraktivitas di seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sepak bola selama 12 bulan.

FAM dipastikan bakal mengajukan banding ke Komite Banding FIFA.

Namun, FAM yang mengajukan klarifikasi kepada publik soal kasus naturalisasi palsu Timnas Malaysia tersebut.

Justru Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang buka suara soal kasus ini.

Dalam klarifikasinya, dirinya mengisyaratkan menuduh pihak luar sebagai biang keladi kasus sanksi FIFA yang menimpa Malaysia.

Sayangnya, klarifikasi tersebut justru menghasilkan blunder yang bisa saja menguatkan hukuman dari FIFA.

Putra dari Sultan Malaysia tersebut mengunggah surat dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia, lebih tepatnya dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia.

Sebagai informasi, Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia fungsinya kurang lebih sama seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di Indonesia yang mengurus dokumen kewarganegaraan seperti KTP dan Akta Kelahiran.

Surat dari Kemendagrinya Malaysia tersebut tersebut diterbitkan pada 19 September 2025 dan ditandatangani oleh Badrul Hisham Bin Alias selaku Direkttur Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia pada 17 September 2025.

Surat tersebut berisi soal pengajuan dokumen seseorang yang ingin mengajukan proses naturalisasi, seperti akta kelahiran kakek/nenek dari berbagai negara asal para pemain naturalisasi Timnas Malaysia.

Dalam surat tersebut muncul poin nomor 3 yang justru jadi pembicaraan.

Pasalnya, pihak Dukcapil Malaysia tidak bisa menemukan dokumen asli yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses naturalisasi.

Dukcapil Malaysia juga tidak bisa menemukan akta kelahiran asli yang diduga digunakan untuk proses naturalisasi.

Sebagai gantinya, mereka membuatkan salinan yang membuktikan bahwa kelahiran itu pernah terjadi.

"Melalui proses ini, NRD (Dukcapil Malaysia) tidak dapat mengambil akta kelahiran tulisan tangan asli dari arsip sejarah," tulis surat resmi Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia yang diunggah oleh Tunku Ismail Sultan Ibrahim dalam akun X pribadinya.

"Oleh karena itu, sejalan dengan praktik administratif saat ini, NRD menerbitkan salinan resmi berdasarkan bukti yang diajukan bahwa suatu kelahiran telah terjadi," lanjutnya.

Tentu, kabar ini jelas semakin mengundang pertanyaan publik soal keabsahan proses naturalisasi pemain Timnas Malaysia.

Pasalnya, setiap proses perpindahan kewarganegaraan membutuhkan dokumen asli dari keturunan si pemain.

Namun, pihak Pemerintah Malaysia tidak dapat menemukan dokumen yang dibutuhkan.

Sampai saat ini, baik FAM maupun Tunku Ismail Sultan Ibrahim tidak pernah membocorkan asal-usul silsilah tujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia yang terkena sanksi FIFA.

Surat ini berpotensi bakal menguatkan argumen FIFA saatberhadapan dengan FAM di Komite Banding.