Banyuwangi (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan, memilih Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur untuk uji coba pendaftaran Digitalisasi Bantuan Sosial adalah pilihan yang sangat tepat karena infrastruktur digitalisasi memadai juga komitmen tinggi dari pemimpinnya.
Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai percontohan dalam pelaksanaan pendaftaran bantuan sosial nasional berbasis digital yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto mengentas kemiskinan. Uji coba pendaftaran Digitalisasi Bansos di Banyuwangi berlangsung sejak 18 September 2025.
"Karena ini bisa dipastikan Insya Allah berhasil, maka bisa menginspirasi daerah lain. Kami berharap Ibu Bupati Ipuk berbagi pengalaman ke daerah, nanti kami undang ke Kemendagri," kata Wamendagri Bima Arya dalam konferensi pers saat kunjungan kerja di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Kamis.
Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto yang juga hadir dalam kesempatan itu menyampaikan Kementerian PAN-RB berusaha mengolaborasikan peran masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah dalam rangka satu data untuk aplikasi transformasi digital, khususnya agar bantuan tepat sasaran.
"Dengan program ini para penerima bantuan sosial dari pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dengan metode-metode digital dan ilmiah," katanya.
Baca juga: Uji coba bansos digital di Banyuwangi, Mensos: Transparansi bansos
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa selanjutnya data-data yang masuk dalam digitalisasi bansos akan dikelola oleh BPS melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Program ini (bansos berbasis digital) sangat penting karena dalam rangka kami memodernisasi pemutakhiran dan juga pengelolaan DTSEN," katanya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebukan sejak 18 September hingga 2 Oktober 2025 uji coba pendaftaran digitalisasi bansos, jumlah warga Banyuwangi yang mendaftar secara mandiri maupun melalui pendamping atau agen telah mencapai sekitar 259 ribu orang.
"Kami sudah melihat sendiri bagaimana progresnya, sudah lancar dan lebih dari target progres yang ditetapkan. Tidak salah kami pilih Banyuwangi sebagai percontohan, selain karena infrastruktur digitalisasinya sudah memadai, pemerintahannya terbiasa dengan sistem digital," katanya.
Gus Ipul, sapaan Mensos Saifullah Yusuf, juga mengapresiasi upaya Pemkab Banyuwangi yang turut menjadikan ASN, pimpinan OPD, lurah, kepala desa, operator desa hingga dasa wisma menjadi agen Perlinsos untuk memperluas jangkauan pendaftaran masyarakat yang membutuhkan.
Baca juga: Mensos ungkap kedepan penyaluran bansos manfaatkan digitalisasi
"Digitalisasi bantuan sosial ini merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, agar penyalurannya lebih cepat, transparan dan tepat sasaran," ujarnya.
Mensos Saifullah menambahkan, hasil dari proses uji coba pendaftaran bansos berbasis digital di Banyuwangi ini nantinya akan dievaluasi dan direplikasi ke seluruh wilayah di Indonesia.
"Kami uji coba di sana (Desa Gombengsari), orang daftar sebentar langsung bisa masuk. Dua menit prosesnya selesai," kata Gus Ipul.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan Pemkab Banyuwangi berkomitmen untuk menyukseskan setiap program prioritas pemerintah pusat.
"Apabila program bansos digital ini berhasil, masyarakat akan sangat diuntungkan, karena bansos ini akan lebih tepat sasaran dan akuntabilitasnya juga terjaga," katanya.
Pemerintah pusat akan mengolah data pendaftaran itu, dan hasil pengolahan data akan dijadikan acuan dalam penyerahan bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun depan (2026).
Baca juga: Pemerintah akomodasi konektivitas untuk dukung digitalisasi bansos
