Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menegaskan pentingnya strategi komunikasi yang adaptif untuk memperkuat peran lembaga dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin mengatakan, strategi itu diharapkan mampu membawa KI Jakarta lebih dekat dengan masyarakat hingga ke tingkat RT, RW, dan komunitas lokal.

“Baik manusia maupun lembaga tidak bisa tiba-tiba bertumbuh, semuanya harus direncanakan. KI perlu strategi komunikasi yang kuat dan adaptif agar tumbuh, stabil, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Luqman dalam Focus Group Discussion (FGD) Strategi Komunikasi Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta, Kamis.

Menurut Luqman, komunikasi publik tidak boleh berhenti di tataran badan publik dan elit birokrasi, melainkan harus menyentuh warga Jakarta.

“Yang kita syukuri tahun ini adalah bagaimana KI Jakarta bisa hadir sampai ke RT, RW, PKK, bahkan komunitas akar rumput. Itulah makna keterbukaan informasi yang sesungguhnya,” ujarnya.

Sementara itu, Senior Consultant Komunikasi Publik, Tria Nurcahayati menambahkan, strategi komunikasi yang terarah dan adaptif akan membantu KI Jakarta membangun citra positif sebagai lembaga strategis.

“Ke depan, KI perlu strategi komunikasi dengan output yang jelas: meningkatkan kesadaran publik, memetakan kebutuhan, dan menjawab kendala publik. Hal itu bisa dicapai melalui sinergi, kolaborasi, dan konsistensi,” tutur dia.

Tria, yang sejak 2013 konsisten di bidang keterbukaan informasi publik menekankan pentingnya penerapan “hukum kesengajaan".

"Bahwa pertumbuhan suatu lembaga harus direncanakan, bukan sekadar kebetulan, khususnya di ranah persepsi publik," ujarnya.

FGD itu pun diharapkan menjadi momentum bagi KI DKI Jakarta untuk memperluas jangkauan komunikasi, memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Sekaligus menghadirkan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat," kata Tria.