SURYA.CO.ID, JOMBANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berjalan di Pondok Pesantren Darul Ulum (PPDU) Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. 

Hingga awal Oktober 2025 ini, pelaksanaan program tersebut baru menjangkau empat dari total 12 unit pendidikan yang ada di lingkungan pesantren besar tersebut.

Salah satu pengasuh PPDU Rejoso, KH Zulfikar As’ad atau Gus Ufik, menyampaikan bahwa dapur utama MBG di pesantren itu baru beroperasi sejak 1 September 2025. 

Setiap hari, dapur tersebut menyediakan sekitar 2.300 porsi makanan untuk para santri dari unit pendidikan yang sudah terdaftar.

“Satu dapur ini baru berjalan satu bulan. Untuk saat ini kami belum bisa menambah jumlah porsi karena masih menyesuaikan kondisi dan memastikan semuanya berjalan sesuai SOP,” ucap Gus Ufik saat ditemui di Masjid Islamic Center Darul Ulum, Selasa (7/10/2025).

Menurutnya dari total 12 unit pendidikan di bawah naungan PPDU Rejoso, baru empat unit yang mendapat jatah MBG. Untuk sisa unit lain akan mendapatkan jatah MBG sembari menunggu kesiapan dapur lain yang kini  berproses.

Ke depan, ketika tiga dapur yang direncanakan sudah beroperasi penuh, seluruh santri yang berjumlah sekitar 12.000 orang diharapkan bisa menikmati makan bergizi tersebut.

“Kalau tiga dapur sudah jalan, semua unit bisa kebagian. Sekarang baru satu dapur yang aktif, dua lainnya masih dalam proses,” Gus Ufik melanjutkan.

Meski baru berjalan sebagian, kegiatan makan di lingkungan pesantren sebenarnya bukan hal baru khususnya  bagi para santri Darul Ulum. 

Gus Ufik menjelaskan bahwa tradisi makan bersama sudah lama menjadi bagian dari kehidupan santri, baik di pagi maupun sore hari.

“Tidak semua sekolah punya kebiasaan makan siang bersama. Tetapi kalau pagi dan sore, makanan sudah disiapkan di asrama masing-masing. Ini sudah jadi tradisi lama dan selama ini berjalan baik,” ungkapnya.

Dengan adanya dukungan program MBG, pihak pesantren berharap menu makanan yang disajikan bisa lebih bervariasi tanpa menghilangkan kesederhanaan yang menjadi ciri khas kehidupan santri.

“Anak-anak sudah terbiasa dengan menu sederhana seperti tahu dan tempe di asrama masing-masing. Tetapi dengan anggaran yang ada, kita bisa menambah variasi supaya gizinya lebih seimbang,” ujar Gus Ufik.

Pihak pesantren juga menerapkan pengawasan internal agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai prosedur dan tepat sasaran.

“Kami ada staf yang ikut mengawasi di dapur, memastikan semua sesuai SOP. Karena ujungnya ini untuk santri, jadi harus hati-hati,” pungkasnya.

Dengan langkah bertahap dan pengawasan ketat, Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso berharap pelaksanaan MBG bisa segera meluas ke seluruh unit pendidikan dan memberi manfaat nyata bagi ribuan santri di pesantren legendaris tersebut.

Fenomena ini malah berbanding terbalik dengan pelaksanaan program MBG di wilayah perkotaan yang sementara distop untuk dievaluasi. Program MBG yang biasanya dinikmati para pelajar di Jombang, mendadak berhenti sejak awal Oktober 2025. 

Kondisi ini membuat sejumlah sekolah belum mendapat kepastian kapan program tersebut kembali berjalan. Di SMPN 1 Jombang misalnya, ratusan siswanya sudah tidak lagi menerima menu makan siang bergizi. 

Hal itu diungkapkan kepala sekolah, Rudy Priyo Utomo. Ia  mengaku hanya mendapat pemberitahuan singkat dari pihak vendor.

“Katanya untuk perbaikan dulu. Tetapi kami tidak tahu perbaikan seperti apa dan berapa lama. Informasinya tidak detail,” ucap Rudy saat dikonfirmasi, Jumat (3/10/2025) lalu.

Ketiadaan MBG jelas berdampak pada siswa. Biasanya, program ini menjadi penunjang konsentrasi belajar sekaligus solusi pemenuhan gizi. Kini, sekolah harus mencari cara agar kebutuhan makan siang siswa tetap terjaga.

Hal serupa dirasakan sekolah lain di kawasan perkotaan. Informasi penghentian MBG tidak hanya datang dari satu lembaga pendidikan. 

Informasi pemberhentian sementara operasional sejumlah dapur MBG di Jombang juga dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Jombang, Agus Purnomo. Ia  membenarkan adanya pemberhentian sementara.

“Yang saya tahu ada evaluasi dari pihak penyelenggara supaya pelaksanaannya lebih baik. Tetapi laporan resmi memang belum kami terima,” jelas Agus. ****