Ringkasan Berita:DPRD Jatim menggelar sosialisasi hukum bertema transparansiKegiatan ini menggandeng Fakultas Hukum Ubaya, Komisi Yudisial, KontraS, dan Peace Leader IndonesiaMahasiswa dan civitas akademik diajak aktif mengawal jalannya hukum dan pemerintahan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jatim menggelar Sosialisasi Hukum Dan Pemerintahan dengan tema "Peran Masyarakat Dalam Mengawal Transparansi Hukum Dan Pemerintahan".
Kegiatan ini bekerjasama dengan Komisariat Fakultas Hukum Ikatan Alumni Universitas Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Komisi Yudisial RI, KontrAs dan Peace Leader Indonesia.
Freddy Poernomo, anggota Komisi A DPRD Jatim berharap seminar ini dapat menampung aspirasi dari masyarakat, apa yang menjadi keluhan masyarakat saat ini khususnya terkait hukum dan pemerintahan. Acara dihadiri narasumber ahli di bidang hukum yakni Dizar Al Fahrizi, Koordinator Komisi Yudisial RI Pengubung Jawa Timur, Rizky Putra Zulkarnain, Dosen Hukum Tata Negara Ubaya, Fatkhul Khoir, Koordinator Badan Pekerja Kontras Surabaya, dengan moderator Inayah Sri Wardhani, S.Psi Dewan Penasehat Peace Leader Indonesia.
Shannon Spencer Mulianto,Ketua panitia menyampaikan Sosialisasi ini digelar untuk mendorong aktif masyarakat terutama kalangan generasi muda seperti mahasiswa untuk aktif dalam mengontrol jalannya sistem pemerintahan di Indonesia.
"Hukum dan rakyat adalah sebuah instrumen yg membentuk harmoni yang tidak akan pernah bisa dipisahkan satu sama lain.peran serta masyarakat penting untuk menjadi sarana kontrol dan upaya preventif dalam mencegah praktek praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme” ungkapnya.
Sementara itu Dizar Al Fahrizi,S.H., M.H. Koordinator Komisi Yudisial RI Pengubung Jawa Timur, mengapresiasi sosialisasi ini sebagai kolaborasi antara wakil rakyat dengan kalangan civitas akademisi dan kalangan mahasiswa, untuk berperan aktif dalam memberikan kontribusi dalam mengawal transparansi hukum dan pemerintahan.
"Peran civitas akademik, dan para mahasiswa ini sangat penting untuk bersama berperan aktif mengawal jalannya hukum dan pemerintahan, dengan begitu tercipta transparansi, untuk itu saran dan kritikan itu sangat dibutuhkan," ungkapnya.
Sosialisasi ini diharapkan menjadikan masyarakat terutama kalangan mahasiswa berperan aktif dalam memberikan saran, masukan maupun catatan krtisi dalam jalannya hukum dan pemerintahan di negeri ini, agar bisa berjalan transparans dan sesuai aturan yang ada.