TRIBUNMANDO.CO.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melanjutkan ancamannya terhadap sejumlah kementerian.

Purbaya Yudhi Sadewa adalah seorang Ekonom dan Insinyur Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia sejak 8 September 2025 di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dari 2020–2025.

Ancaman berupa pemotongan anggaran yang tak terserap dengan baik.

Ia terus memacu agar anggaran yang sudah disusun dapat dimaksimalkan penyerapannya.

Sehingga kedepan anggaran bisa ditambahkan.

Namun jika tidak, anggaran bisa dipotong dan dialihkan untuk kegiatan lainnya.

Setelah sebelumnya berencana memangkas anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), kini giliran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi sorotan.

Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kementerian harus bersiap menangani pemotongan dana yang direncanakan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memotong anggaran Kementerian PKP.

Dengan nada berkelakar, ia mengancam akan memotong anggaran KPR rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) jika tidak terserap secara maksimal.

"Jadi sebetulnya saya ke sini mau lihat dia bisa menyerap anggaran enggak. Saya sudah siap-siap memotong tadi," kata Purbaya di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025) malam.

Purbaya mengakui ada beberapa bagian yang masih agak lambat penyerapannya.

Penyerapan FLPP yang lambat ini karena calon konsumen terhalang oleh catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 SLIK merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.

SLIK dapat dimanfaatkan antara lain untuk proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kedit atau pembiayaan, serta penilaian kualitas debitur.

Menurut Menteri PKP Maruarar Sirait, SLIK OJK menjadi keluhan pengembang perumahan.

Mendengar keluhan tersebut, Purbaya akan membantu penyelesaiannya dengan OJK, mengingat dia adalah koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Untuk penyerapan FLPP sebesar 350 ribu unit pada tahun, Maruarar menjanjikan Pubraya akhir Desember bisa terserap 98 persen.

"Menurut beliau (Maruarar) target 350 ribu tahun ini untuk FLPP bisa tercapai. Dia sudah punya tuh setiap bulan bagaimana penyerapannya. Tapi kita deteksi bareng tadi apa masalahnya, termasuk tadi beberapa pembatasan di SLIK," ujar Purbaya.

"Tetap saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus ya kita enggak pindahin uangnya. Tapi kalau ada masalah ya kita pindahin tempat lain dulu," sambungnya.

Purbaya yakin dengan adanya koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait masalah yang dihadapi, solusi dapat segera diperoleh.

Untuk koordinasi dengan Kementerian PKP ini, Purbaya menyebut mereka membicarakan semuanya apa adanya.

"Diskusi kami cukup terbuka, cukup intensif. Ngomong apa adanya, jeleknya apa, bagusnya apa. Jadi enggak ada pura-pura birokratis yang gini-gini, enggak ada. Kami ngomong apa adanya, " ucap Purbaya.

Per 26 September 2025, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 183.058 unit rumah dengan nilai Rp 22,72 triliun.

Penyaluran tersebut dilakukan melalui 38 bank penyalur, melibatkan 7.382 pengembang, dan tersebar di 11.488 lokasi perumahan di 33 provinsi serta 394 kabupaten/kota. 

Purbaya Respons Luhut, Tetap Potong Anggaran MBG jika Tak Terserap hingga Oktober

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan tetap memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak terserap hingga akhir Oktober 2025.

Hal ini disampaikan Purbaya merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang memintanya agar anggaran MBG tidak ditarik.

"Kan kita melihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita akan potong juga," kata Purbaya di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Kendati demikian, Purbaya berpandangan bahwa Luhut menilai penyerapan anggaran MBG yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah baik sehingga meminta agar anggaran itu tidak ditarik.

"Itu kan berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua," ujar Purbaya.

Sebelumnya, Luhut menegaskan bahwa penyerapan anggaran program MBG yang dijalankan BGN sudah menunjukkan hasil positif.

Dengan perkembangan tersebut, ia menilai tidak perlu ada pengalihan anggaran MBG ke program lain.

“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Pernyataan itu disampaikan usai rapat bersama Kepala BGN, Dadan Hindayana, membahas pelaksanaan program MBG.

Dalam rapat tersebut, Luhut mengingatkan pentingnya memaksimalkan serapan anggaran.

“Itu kami ingatkan tadi sama Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak terserap,” ujar Luhut.

Ia menyebutkan, perputaran dana dari MBG bisa memberi dampak positif pada perekonomian masyarakat.

(TribunNewsmaker.com/Eri Ariyanto)(TribunNews)