Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan membiayai pembentukan family office hingga melunasi utang Kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh mendapat perhatian publik beberapa waktu belakangan.

Persoalan tersebut juga telah mendapat respons tegas dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menyatakan, dirinya tidak pernah meminta APBN untuk menanggung kedua proyek tersebut.

Family Office

Terkait family office, Luhut mengatakan usulan pembentukan family office hadir sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan investasi swasta masuk ke Indonesia. Sebab pada dasarnya, pembiayaan APBN yang bisa dipergunakan untuk pembangunan hanya berkisar di 10-15%, sedangkan sisanya dibidik dari swasta.

Ia sendiri merasa tidak pernah menyebut bahwa proyek tersebut membutuhkan APBN. Luhut juga mempertanyakan tentang pemberitaan dan khalayak yang beramai-ramai mengaitkan proyek ini dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Kita harus friendly kepada foreign investment itu harus jalan bagus. Itu sebabnya saya usulkan buatlah family office. Family office itu tidak ada urusan dengan APBN. Terus rame, tengkar, ini apa lagi tidak ada urusannya," kata Luhut, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

"Terus ribut, tubrukan lagi apa, Ketua DEN dengan Menteri Keuangan, nggak ada APBN. Siapa yang minta APBN? Nggak ada urusan ya APBN di situ. Wong itu anu kita (DEN)," sambungnya.

Luhut menjelaskan, pihaknya saat inj tengah dalam proses melaksanakan join study bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Mahkamah Agung. Hal ini salah satunya terkait landasan hukum dari aktivitas family office nantinya.

Utang Kereta Cepat

Sementara menyangkut utang proyek Whoosh, Luhut sendiri mengaku heran dengan kehebohan yang terjadi berkenaan dengan keterlibatan APBN. Sebab, ia merasa tidak pernah meminta APBN membiayai utang tersebut.

"Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN," ujar Luhut.

Sebagai pihak yang turun tangan langsung dalam realisasi awal proyek Whoosh di masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Luhut telah berkoordinasi dengan pihak China menyangkut restrukturisasi dari pembiayaan baru utang tersebut.

Menurutnya, dari pihak China sendiri sudah menyetujui langkah restrukturisasi. Namun prosesnya memang sedikit terlambat lantaran Indonesia mengalami pergantian pemerintahan. Saat ini, prosesnya tinggal menunggu pembentukan tim restrukturisasi melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan (CEO Danantara), saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu (tim restrukturisasi) orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?," kata dia.