TRIBUNJATENG.COM, YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah melalui Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM (PDK HAM) Wilayah Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Forum Pelaporan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Tahun 2025, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Jumat (17/10/2025).

Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan refleksi bersama bagi Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (BHAM) dalam menindaklanjuti capaian serta rencana aksi yang telah dan akan dilaksanakan di wilayah DIY.

Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Septian Asriwanto, membuka kegiatan mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenham Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Septian menegaskan bahwa Kementerian HAM memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM, termasuk di sektor bisnis.

“Forum hari ini merupakan momentum penting untuk meninjau kembali langkah strategis yang telah dilakukan serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam pemajuan Bisnis dan HAM."

"Tantangan kita saat ini adalah memperluas pemahaman dan penerapan instrumen Bisnis dan HAM di berbagai lini,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan narasumber yang berperan aktif dalam pelaporan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di wilayah DIY.

Paparan utama disampaikan oleh Analis Kebijakan Direktorat Kepatuhan HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha (MKPU), Catherine Victoria Br Situmeang, yang menjelaskan bahwa pelaporan aksi Bisnis dan HAM merupakan bagian dari upaya nasional untuk memperkuat tanggung jawab sektor publik dan swasta terhadap penghormatan HAM.

“Pelaporan aksi Bisnis dan HAM menjadi sarana penting untuk mengukur sejauh mana implementasi prinsip HAM di dunia usaha. Ke depan, pelaksanaan Aksi Bisnis dan HAM (BHAM) dan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) akan digabungkan dalam satu mekanisme terpadu agar lebih efisien dan berkesinambungan,” jelas Catherine.

“Kami mengapresiasi sinergi Gugus Tugas Daerah DIY yang telah menyampaikan laporan dengan data dukung yang lengkap dan tepat waktu,” tambahnya.

Dalam sesi diskusi, Agung Nugroho dari Bapperida DIY memberikan masukan agar regulasi dan pedoman pelaksanaan dari Kementerian HAM lebih terstandar dan komprehensif, sehingga daerah memiliki acuan yang jelas dalam melaporkan capaian aksi BHAM.

Sementara Akbar dari Biro Hukum Setda DIY menekankan pentingnya koordinasi dan pembekalan intensif bagi anggota baru Gugus Tugas Daerah agar pelaksanaan pelaporan lebih optimal dan konsisten.

Menanggapi hal tersebut, Analis Hukum Direktorat Kepatuhan HAM MKPU, Niken, menyampaikan bahwa Direktorat Kepatuhan HAM siap mendukung Gugus Tugas Daerah melalui pelatihan teknis dan asistensi langsung.

“Kami memahami adanya dinamika di lapangan, terutama terkait pemahaman indikator dan pengisian aplikasi PRISMA."

"Direktorat Kepatuhan HAM siap membantu dalam bentuk bimbingan teknis maupun pendampingan pengumpulan data dukung agar pelaporan dapat semakin berkualitas,” ujar Niken.

Menutup kegiatan, Koordinator Wilayah Kerja DIY, Ardhani Mayapura Cahyowati, menyampaikan bahwa pelaporan Aksi Bisnis dan HAM dilakukan secara daring melalui portal sapaham.kemenham.go.id, di bawah koordinasi Direktorat Kepatuhan HAM MKPU.

Ia menegaskan bahwa Provinsi DIY termasuk salah satu provinsi dengan data dukung pelaporan yang lengkap dan valid.

“Data dukung pelaporan DIY untuk periode B09 tahun 2025 telah sesuai secara administratif maupun substantif, menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat implementasi Bisnis dan HAM di daerah,” ujar Maya. (Laili S/***)