Efisiensi APBN Jadi BLT: Pemerintah Ubah Belanja Tak Produktif Jadi Bantuan Sosial
Musahadah October 19, 2025 01:31 AM

SURYA.CO.ID - Pemerintah mengubah hasil efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi bantuan sosial bagi masyarakat.

Dana sebesar Rp 30 triliun APBN dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan yang akan diterima lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Oktober hingga Desember 2025.

Kebijakan ini muncul setelah pemerintah melakukan penghematan dari sejumlah pos belanja yang dinilai tidak produktif.

Dana hasil efisiensi tersebut kemudian direalokasi untuk memperkuat daya beli masyarakat di penghujung tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mewakili Presiden Prabowo Subianto, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk stimulus ekonomi baru dari pemerintah.

“Hasil efisiensi. Realokasi anggaran. Yang kuartal keempat Rp 16,2 triliun, ditambah Rp 30 triliun,” ujar Airlangga saat mengumumkan stimulus ekonomi di Kantor Pos Indonesia, Menteng, Jakarta, Jumat (17/10/2025), dikutip dari Kompas.com.

Jumlah penerima BLT tambahan kali ini meningkat dua kali lipat menjadi 35.046.783 keluarga.

Dengan asumsi satu keluarga terdiri dari empat anggota, bantuan ini diperkirakan menjangkau lebih dari 140 juta warga.

Airlangga menjelaskan, bantuan tersebut menyasar kelompok masyarakat pada desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN).

Program ini bersifat tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga melalui Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako.

Untuk distribusinya, pemerintah menyiapkan dua jalur penyaluran.

Sebanyak 18,3 juta keluarga akan menerima BLT melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai pekan depan, sementara 17,2 juta keluarga lainnya akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia mulai Senin (20/10/2025).

“Hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Jadi, ini pertama yang masuk di angka 17,2 juta karena yang reguler adalah 18,2 juta,” ujar Airlangga.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kebijakan BLT tambahan ini dimungkinkan berkat efisiensi anggaran pemerintah sepanjang tahun.

Menurutnya, sejumlah belanja yang dinilai tidak produktif dialihkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Termasuk juga pada saat akhir tahun kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi. Oleh karena perhitungan itulah kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai selama tiga bulan di desil 1 sampai desil 4 yang mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akibat kita berhasil melakukan penghematan dari anggaran yang kita miliki selama satu tahun,” kata Prasetyo.

© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.