BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pemerintah Kota Banjarbaru disinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat pengendalian inflasi 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/10/2025).
Pemerintah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ini disebut menjadi salah satu dari 15 pemerintah daerah (pemda) yang menyimpan banyak dana pembangunan di bank.
Berdasarkan data yang ditampilkan Menkeu Purbaya, Pemko Banjarbaru memiliki simpanan Rp 5,1 triliun. Pemko Banjarbaru berada di urutan ketiga setelah Pemprov DKI Jakarta di urutan pertama dengan Rp 14,6 triliun dan Pemprov Jawa Timur di peringkat dua dengan Rp 6,8 triliun.
Data juga memperlihat Pemkab Tanahbumbu memiliki simpanan Rp 2,1 triliun dan berada di urutan 12 besar. Sementara di peringkat 15 tampak Pemkab Balangan dengan simpanan Rp 1,8 triliun.
Purbaya mengingatkan pemda segera mempercepat belanja anggaran agar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi, Plt Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banjarbaru Sri Lailana mengatakan pihaknya sedang memverifikasi data Kemenkeu tersebut.
“Kami mengulik kebenaran yang disampaikan oleh menteri. Kalau dari data-data yang telah dikumpulkan kawan-kawan bidang pembendaharaan dan koordinasi dengan Bank Kalsel, sebenarnya untuk Pemko Banjarbaru, kita belum menemukan kas kita melebihi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” ujarnya, Selasa (21/10/2025).
Sri pun menyebut dalam rapat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sempat menyatakan tidak mungkin Pemko Banjarbaru mempunyai kas dengan nilai jauh di atas APBD. “APBD kita jauh di bawah Rp 5 triliun,” ujar Sri.
Oleh karena itu, dia membantah data Kemenkue tersebut.
“Sementara, dari data kami, kami menyatakan tidak benar,” ujar Sri.
Sedangkan Pemkab Balangan membenarkan data Kemenkeu tersebut.
Kepala BPKAD Balangan Fakhriyanto, Selasa, menyatakan simpanan Rp 1,8 triliun itu merupakan bagian dari APBD 2025.
“Dengan APBD Rp 3,9 triliun, wajar saja apabila kas Pemkab Balangan masih Rp 1,8 triliun karena realisasi belanja masih 50 persen,” jelasnya.
Fakhriyanto pun memastikan simpanan tersebut segera digunakan untuk pembayaran kegiatan yang belum selesai pada tahun ini. Saat ini masih ada pembangunan infrastruktur dan lainnya yang berjalan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga berjanji akan memaksimalkan dana pemprov yang masih mengendap di bank sebesar Rp 14,6 triliun untuk percepatan pembangunan.
“Pasti uang itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik,” ujarnya saat ditemui di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa.
Ia memastikan dana tersebut tidak akan dibiarkan menganggur, terlebih setelah ada pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Menkeu Purbaya memeriksa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mungkin saja mengendap di sejumlah kementerian.
Hal itu disampaikan Dedi usai Purbaya membahas dana APBD yang mengendap di bank, termasuk APBD Jabar sebesar Rp 4,1 triliun. Dengan jumlah tersebut, Pemprov Jabar menempati urutan kelima.
“Apakah dana yang tersimpan itu, yang belum dibelanjakan, sepenuhnya hanya ada di kabupaten, kota, dan provinsi? Apakah di kementerian hari ini sudah habis dananya? Ya dicek saja,” ucap Dedi di Universitas Indonesia, Kota Depok, Selasa. (riz/ell/kompas)
