BANJARMASINPOST.CO.ID- Bank Indonesia (BI) menegaskan data simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan, yang diungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bersumber dari laporan resmi seluruh kantor bank kepada BI.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Rabu (22/10), menjelaskan data tersebut diperoleh dari laporan bulanan yang disampaikan oleh bank pelapor berdasarkan posisi akhir bulan.

“Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan verifikasi dan mengecek kelengkapan data yang disampaikan dan mengolahnya,” ujar Ramdan,

Hal ini disampaikan Ramdan menyusul mencuatnya polemik mengenai besaran dana pembangunan yang diendapkan pemda di perbankan.

Ini setelah Menkeu Purbaya memaparkan data BI tersebut saat rapat pengendalian inflasi 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/10/2025).  

Purbaya bahkan memampang daftar 15 pemda yang paling banyak menyimpan dana pembangunan di bank.

Pemprov DKI Jakarta di urutan pertama dengan Rp 14,6 triliun, Pemprov Jawa Timur di peringkat dua dengan Rp 6,8 triliun dan Pemko Banjarbaru di tempat ketiga dengan Rp 5,1 triliun.

Data juga memperlihat Pemkab Tanahbumbu memiliki simpanan Rp 2,1 triliun dan berada di urutan 12 besar. Sementara di peringkat 15 tampak Pemkab Balangan dengan simpanan Rp 1,8 triliun.

Polemik muncul setelah sejumlah kepala daerah membantah data tersebut. Bahkan terjadi perdebatan di media antara Menkeu Purbaya dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dedi membantah Pemprov Jabar menyimpan dana hingga Rp 4,1 triliun hingga berada di urutan lima dalam daftar.

Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby juga membantahnya. Dia menyatakan telah menelusuri dana pemko ke perbankan daerah dan tidak menemukan angka Rp 5,1 triliun.

 “Setelah kami tracking, apakah benar dana tersebut ada, mengendap dan tersimpan di bank daerah yaitu Bank Kalsel, kami rasa itu mungkin data yang keliru,” ujarnya, Rabu.

 Lisa menyatakan, hingga 10 Oktober 2025, total rekening kas Pemko Banjarbaru hanya Rp 791,2 miliar.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso,

BI menekankan pentingnya merujuk pada data resmi yang sudah terverifikasi untuk menjaga akurasi informasi publik. (kompas)