Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sepakat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai kasus tindak pidana korupsi masih menjadi pekerjaan rumah utama bangsa.

“Ya, sepakat dengan hal tersebut, karena memang korupsi sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu PR utama bangsa Indonesia,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/10).

Ketika ditanya mengenai kemungkinan kerja sama KPK dengan Kementerian Keuangan, Budi mengatakan dua lembaga tersebut mempunyai semangat yang sama untuk mendorong perbaikan-perbaikan, termasuk mengenai tata kelola.

Sementara itu, Budi mengatakan KPK mengapresiasi Menkeu karena menggunakan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dibuat oleh lembaga antirasuah untuk mengingatkan masih banyaknya kasus tindak pidana korupsi.

“KPK tentu menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan yang menggunakan data SPI sebagai salah satu basis untuk melihat dan mengontrol anggaran-anggaran di daerah, karena memang anggaran ini menjadi salah satu fokus area KPK juga,” katanya.

Sebelumnya, Menkeu menyinggung maraknya tindak pidana korupsi yang dinilai menghambat realisasi program pemerintah.

Menkeu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 pada 20 Oktober 2025, bahkan menyampaikan data SPI 2024 oleh KPK untuk memperlihatkan banyaknya pemerintah daerah masuk ke dalam zona merah atau rawan kasus korupsi.

"Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, yakni dari suap audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek BUMD di Sumatera Selatan. Artinya, reformasi tata kelola ini belum selesai," kata Menkeu.