Dedi Mulyadi kini bangga Jawa Barat jadi provinsi terbaik soal pengelolaan APBD versi Mendagri. Sang gubernur langsung lakukan ini.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas keberhasilannya dalam mengelola pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Capaian tersebut disebut melampaui rata-rata kinerja keuangan provinsi lain di Indonesia, menjadi contoh pengelolaan fiskal yang efektif di tingkat daerah.
Terbaru, Dedi Mulyadi bangga Jawa Barat jadi provinsi terbaik soal pengelolaan APBD versi Mendagri. Sang gubernur langsung lakukan ini.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini berada dalam posisi sehat, dengan saldo kas mencapai Rp2,5 triliun. Jawa Barat juga dinilai sebagai provinsi dengan kinerja terbaik dalam hal realisasi pendapatan dan belanja daerah, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam laporan realisasi APBD tahun anggaran 2025.
Dedi mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Barat serta jajaran Pemerintah Provinsi yang telah bekerja keras dan berkomitmen menjaga tata kelola keuangan daerah dengan baik, sehingga Jawa Barat berhasil meraih predikat sebagai provinsi dengan pengelolaan keuangan terbaik, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
"Perlu saya sampaikan bahwa hari ini kas di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2,5 triliun per hari ini, jumlah biaya kebutuhan yang harus dibayarkan sampai bulan Desember itu sebesar Rp7,5 triliun," ujar gubernur Jawa Barat dalam keterangannya dilansir dari Instagram @dedimulyadi71.
Dedi Mulyadi menargetkan pendapatan Provinsi Jawa Barat hingga akhir Desember 2025 bisa mencapai kisaran Rp6 hingga Rp6,5 triliun.
"Kita berharap juga hari ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong kembali ruang belanja publiknya terus ditingkatkan karena itu yang menjadi kebutuhan dasarnya," imbuhnya.
Sementara itu, terkait kebutuhan barang, jasa, maupun kebutuhan internal birokrasi, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya mengelola anggaran dengan sangat cermat, terutama dalam hal pengeluaran.
"Kami hanya akan mengeluarkan hal-hal yang dianggap menjadi kebutuhan yang sangat mendasar, itulah standarisasi layanan yang kami lakukan," tegas gubernur Jawa Barat.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga memaparkan bahwa biasanya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya atau dana yang tidak terpakai mencapai sekitar Rp1,7 triliun dan menjadi piutang. Namun, tahun ini pihaknya menargetkan agar silpa tersebut dapat ditekan hingga di bawah Rp100 miliar.
"Kami berharap bahkan bisa terserap silpanya di bawah 50 atau 20 persen tetapi prinsip kehati-hatian tetap harus kami lakukan agar kasnya itu tidak terlalu kosong karena takut ada peristiwa-peristiwa penting yang harus diantisipasi," jelas Dedi Mulyadi.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan penghargaan tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas keberhasilannya mengelola pendapatan serta belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Keberhasilan tersebut dinilai melampaui rata-rata capaian provinsi lain di Indonesia dan menjadi contoh penerapan manajemen fiskal yang efisien di tingkat daerah.
Pujian itu disampaikan langsung oleh Tito di hadapan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri pada Senin (20/10/2025). Data dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 17 Oktober 2025 menunjukkan bahwa realisasi belanja APBD Jawa Barat telah mencapai 73,34 persen, sedangkan pendapatan berada di angka 66 persen.
“Pendapatan tinggi, belanja tinggi tapi ada space sedikit untuk cadangan, kalau terjadi apa-apa ada bencana dan pembayaran penting. Kami lihat dengan skenario pendapatan tinggi belanja tinggi yang terbaik adalah Jawa Barat pak,” ujar Tito seperti dikutip dari tayangan Youtube resmi Kemendagri.
Tito juga menjelaskan bahwa tren realisasi pendapatan APBD hingga September 2025 memperlihatkan tingkat realisasi di kabupaten dan kota sedikit lebih tinggi dibandingkan provinsi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan catatan penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan dan mempercepat penyerapan anggaran. Ia menegaskan bahwa capaian positif tersebut menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam menyalurkan tambahan dana transfer ke daerah (TKD).
“Jadi saya minta ke para gubernur itu, perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang daerah. Dua triwulan ke depan saya lihat seperti apa. Kalau bagus penyelewengan sedikit, saya yakin ekonominya karena lagi kita dorong lebih cepat kan, saya yakin uang saya lebih banyak dibanding yang diperkirakan sebelumnya,” katanya.
Purbaya menambahkan bahwa evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah akan dilakukan pada akhir kuartal pertama atau awal kuartal kedua tahun 2026 untuk menentukan kemungkinan peningkatan alokasi TKD. Namun, ia menegaskan bahwa tambahan anggaran hanya akan diberikan kepada daerah yang mampu menunjukkan pengelolaan keuangan yang tertib dan transparan.
“Kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka rupanya kalau itu. Tapi kalau kita punya bukti bahwa udah bagus semua, harusnya enggak ada masalah kita naikkan,” imbuhnya.
Baik Tito maupun Purbaya sepakat bahwa percepatan realisasi belanja daerah sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Dana yang mengendap terlalu lama di kas daerah dianggap sebagai potensi ekonomi yang tidak dimanfaatkan.
“Jangan biarkan uang tidur, uang harus kerja bantu ekonomi daerah,” tegas Purbaya.
