Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sitoli, Sumatera Utara, telah kondusif usai sempat terjadi kericuhan pada Rabu (22/10).

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara Yudi Suseno mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. Adapun pemulihan kondisi Lapas Gunung Sitoli juga bekerja sama dengan TNI.

“Alhamdulillah saat ini kondisi telah kondusif, kami terus melakukan langkah-langkah agar peristiwa ini tidak terjadi lagi sehingga pembinaan dan pengamanan dapat berjalan baik,” kata Yudi sebagaimana keterangan resmi dari Ditjenpas diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan kericuhan diduga terjadi karena tindakan kepala Lapas Gunung Sitoli terhadap salah satu warga binaan yang dianggap melanggar aturan.

Warga binaan tersebut memberikan makanan kepada penghuni kamar displin. Tindakan itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Pasalnya, makanan bagi warga binaan di kamar disiplin hanya boleh disiapkan oleh pihak lapas.

Mengetahui hal itu, kepala lapas diduga menindak warga binaan yang bersangkutan hingga luka-luka.

“Terhadap warga binaan yang terluka karena insiden tersebut telah dilakukan perawatan, sudah kami informasikan juga kepada keluarganya. Warga binaan tersebut akan bebas bersyarat pada bulan November, berdasarkan surat keputusan pembebasan bersyarat dari Ditjenpas,” ucap Yudi.

Sementara itu, kepala Lapas Gunung Sitoli telah ditarik ke kantor wilayah. Oleh karena itu, lapas tersebut kini dipimpin sementara oleh Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ditjenpas Sumatera Utara Eben Haezer Dipari.

“Berdasarkan hasil pendalaman sementara oleh Ditjenpas, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kode etik dan disiplin bagi kalapas dan pihak yang dianggap terlibat,” imbuh Yudi.

Dia mengakui Lapas Gunung Sitoli membutuhkan penanganan khusus karena kerap menerima warga binaan pindahan dari lapas-lapas lain di wilayah Sumatera Utara yang beberapa di antaranya juga bermasalah di lapas sebelumnya.

Kendati demikian, Yudi menegaskan bahwa pembinaan, pengamanan, dan pelayanan untuk memenuhi hak-hak warga binaan merupakan prioritas Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara.

“Seperti yang selalu diingatkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan, kami tidak akan menoleransi semua jenis kekerasan, baik yang dilakukan oleh petugas maupun warga binaan,” ujarnya.