TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dalam rangka mengoptimalkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Tengah melakukan koordinasi strategis dengan dua perguruan tinggi, Kamis (23/10/2025).

Tujuan koordinasi tersebut yakni berkaitan dengan rencana kerja sama tentang penempatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Posbankum Desa/Kelurahan binaan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah.

Universitas Diponegoro (UNDIP) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES) menjadi destinasi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati, Penyuluh Hukum Ahli Madya, Agus Winoto, dan Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Aprilian Dwi Raharjanto.

Pada dua perguruan tinggi tersebut, kedatangan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah diterima langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Undip, Prof. Retno Saraswati dan Dekan Fakultas Hukum Unnes, Prof. Ali Masyhar.

Delmawati dalam pengantarnya menyampaikan bahwa hadirnya Posbankum merupakan wujud strategi negara dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat pedesaan melalui penyediaan layanan hukum yang mudah dijangkau, edukatif, serta berkelanjutan. 

Ia menuturkan bahwa kehadiran mahasiswa KKN yang memiliki kompetensi dasar di bidang hukum diharapkan mampu memperkuat peran Posbankum, baik dalam pemberian konsultasi, peningkatan kesadaran hukum, hingga pendampingan masyarakat.

"Kami menawarkan sinergi agar mahasiswa dapat melaksanakan KKN langsung di Posbankum. Secara kompetensi mereka sudah memahami dasar-dasar hukum, sehingga dapat menjadi penguat dalam operasional Posbankum," jelas Delmawati.

"Selain itu juga akan ada paralegal yang juga mendapatkan pelatihan, sehingga membentuk ekosistem layanan hukum yang berkelanjutan,” sambungnya.

Dekan Fakultas Hukum UNDIP, Prof. Retno Saraswati, memberikan respons positif dan menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi lebih lanjut.

"Kami sangat cocok dengan ide ini. Mahasiswa dapat langsung mengimplementasikan ilmunya sekaligus melakukan transfer pengetahuan kepada masyarakat," jelas Prof. Retno.

"Akan kami koordinasikan program ini dengan LPPM, bahkan ke depan dapat dikembangkan dalam bentuk magang agar lulusan kami bisa langsung action di lapangan," ungkapnya.

Setali tiga uang, Dekan Fakultas Hukum UNNES, Prof. Ali Masyhar, menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa program ini sejalan dengan konsep Laboratorium Masyarakat yang telah berjalan di UNNES.

"Kami mendukung penuh dan siap mengirimkan mahasiswa untuk ditempatkan di Posbankum ketika KKN. Kami memiliki sumber daya mahasiswa yang cukup besar dan siap diterjunkan," tutur Prof. Ali.

"Ini program yang sangat bagus dan kami bersyukur dapat bersinergi. Ibarat pepatah Jawa, ini tumbu ketemu tutup," imbuhnya.

Tak hanya tentang Posbankum, rencana kerja sama lainnya juga dibahas dalam pertemuan tersebut yang meliputi peningkatan kapasitas mahasiswa dalam bidang hukum praktis dan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan hukum dan legal drafting.

Kemudian dukungan akademis dari Fakultas Hukum dalam bentuk supervisi, monitoring, dan evaluasi kegiatan mahasiswa serta sinergi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk mendukung akses keadilan. 

Dengan sambutan positif tersebut, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah optimis bahwa sinergi ini akan semakin memperkuat eksistensi Posbankum sebagai garda terdepan akses keadilan bagi masyarakat desa/kelurahan. (Laili S/***)