Ringkasan Berita:
- Permintaan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mendorong Aqua memindahkan kantor pusat ke Jawa Barat agar dana bagi hasil kembali ke warga.
- Aqua menolak, kantor pusat tetap di Jakarta karena dianggap strategis untuk operasional nasional.
- Meski kantor pusat tidak di Jawa Barat, Aqua memastikan konntribusi untuk Jawa Barat melalui pajak, program sosial, dan konservasi meski kantor pusat di luar provinsi.
SURYA.CO.ID - Inilah respon Aqua atas permintaan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi agar memindahkan kantor pusatnya ke Provinsi Jawa Barat.
Dedi Mulyadi meminta hal tersebut dengan tujuan, agar dana bagi hasil (DBH) dari aktivitas ekonomi perusahaan Aqua bisa kembali langsung ke masyarakat Jawa Barat.
Namun, Aqua menolak permintaan tersebut. Corporate Communication Director Danone Indonesia, Arif Mujahidin, menegaskan Jakarta tetap menjadi lokasi strategis untuk operasional nasional.
"Aqua beroperasi melalui 20 pabrik kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Memang layaknya perusahaan yang operasionalnya tersebar di seluruh Indonesia, maka kantor pusat (Head Office) Aqua berada di Jakarta," ujar Arif, Kamis (30/10/2025) dikutip dari Kompas.com.
Arif menambahkan, pemilihan Jakarta bertujuan mempermudah proses administratif dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan pemerintah pusat.
Selain efisiensi, lokasi di Jakarta dianggap paling strategis untuk mengelola operasional perusahaan secara menyeluruh.
"Hal ini bertujuan untuk mempermudah berbagai proses operasional, administrasi, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan pemerintah pusat," katanya.
Meski kantor pusat berada di luar Jawa Barat, Aqua tetap memberikan kontribusi bagi provinsi tersebut.
Arif menyebut kontribusi diwujudkan melalui pembayaran pajak dan retribusi sesuai aturan nasional dan daerah tempat Aqua beroperasi.
"Mohon maaf, kami tidak dapat menyebutkan secara detail angka kontribusi tersebut. Namun, kontribusi Aqua terhadap APBD Jawa Barat diwujudkan dalam bentuk pembayaran pajak dan retribusi yang dilakukan sesuai dengan aturan nasional dan daerah tempat Aqua beroperasi," ujar Arif.
Selain kontribusi ekonomi, Aqua juga berkomitmen memberikan manfaat sosial dan lingkungan bagi masyarakat sekitar pabrik.
"Aqua berkomitmen agar keberadaan perusahaan membawa manfaat nyata, mulai dari akses air bersih, konservasi lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal," ucap Arif.
Untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber air, Aqua menjalankan program konservasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) di berbagai wilayah operasional.
Program tersebut meliputi penanaman lebih dari 2,6 juta pohon secara nasional, pembangunan sumur resapan dan rorak, serta pengelolaan keanekaragaman hayati di 17 area taman konservasi.
Aqua juga melaksanakan program WASH (Water Access, Sanitation, and Hygiene) yang telah memberi manfaat bagi lebih dari 500.000 penerima.
Perusahaan menerapkan prinsip pertanian regeneratif, ekonomi sirkular, dan pengelolaan sampah untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.
"Kami juga aktif berdialog dan melibatkan masyarakat serta LSM untuk memastikan pengelolaan air yang adil, transparan, dan berkelanjutan melalui pendekatan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir," ujar Arif.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa banyak perusahaan besar beroperasi di Jawa Barat tetapi memiliki kantor pusat di luar daerah.
Kondisi ini membuat dana bagi hasil yang seharusnya kembali ke masyarakat Jawa Barat justru mengalir ke wilayah lain.
"Gini loh, kantor pusatnya di luar Jawa Barat. Nah, kalau kantor pusatnya di luar, yang paling nyaman itu pemilik kantor pusat," kata Dedi, Rabu (29/10/2025).
Dedi menekankan, pemindahan kantor pusat penting agar masyarakat Jawa Barat bisa merasakan manfaat langsung dari aktivitas ekonomi di wilayahnya.
Pemerintah provinsi juga akan melakukan inspeksi mendadak ke berbagai perusahaan, termasuk sektor air mineral, untuk memastikan aktivitas usaha berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan.
Langkah ini dianggap sebagai bentuk komitmen membangun keadilan ekonomi daerah.
Dedi berharap keuntungan yang lahir dari aktivitas bisnis benar-benar kembali ke masyarakat Jawa Barat, bukan hanya memperkaya korporasi.
"Nah saya ingin kantor pusatnya di Jawa Barat dong, agar dana bagi hasilnya kembali ke masyarakat Jabar sebagai objek di mana usaha itu dilakukan," ujarnya.
