Tangerang, Banten (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan upaya penerapan harga eceran tertinggi (HET) beras satu harga menjadi langkah strategis menurunkan harga beras di seluruh Indonesia.

Amran menilai kebijakan itu penting untuk menekan disparitas harga antarwilayah dan memastikan masyarakat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau secara merata di seluruh daerah.

"Tujuan kita adalah menurunkan harga supaya masyarakat bahagia," kata Mentan saat dikonfirmasi mengenai perkembangan HET beras satu harga di sela-sela mengunjungi Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Mektan Serpong di Tengerang, Banten, Senin.

Kendati demikian Mentan tak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Namun dia menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya agar harga beras di pasaran bisa turun.

Amran menegaskan pemerintah terus memantau stabilitas harga melalui sinergi lintas sektor, termasuk pelaksanaan operasi pasar yang terbukti efektif menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di berbagai wilayah.

Dia juga mengaku bersyukur karena saat ini harga beras di berbagai daerah mulai turun. Hal itu terbukti dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan sebanyak 23 provinsi mengalami deflasi beras dengan tiga provinsi mencatat harga yang relatif stabil, sedangkan 12 provinsi lainnya mengalami inflasi beras.

"Tadi harga sudah dengar turun apa naik? Kita kan tujuannya menurunkan harga, kan? Sudah turun. Operasi pasar, alhamdulillah, berhasil karena tadi turun dan bahkan, perhatikan nggak tadi? Bahwa deflasi beras," ujar Amran.

Selain itu, pihaknya juga mengerahkan tim khusus di 51 daerah yang masih mencatat harga beras di atas HET untuk mempercepat penyesuaian harga sesuai kebijakan nasional.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan segera melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan perubahan harga eceran tertinggi (HET) untuk menyederhanakan kelas mutu beras dari premium dan medium menjadi beras reguler dan beras khusus.

Zulhas menyampaikan pemerintah telah melakukan rapat koordinasi untuk penetapan beras satu harga. Menurut dia, hal tersebut harus berdasarkan persetujuan Presiden.

"Kami sudah rapat, tentu nanti kami akan laporkan ke Presiden dulu," kata Zulhas di Jakarta, Rabu (13/8).

Ia menekankan bahwa pemerintah sudah memiliki HET terbaru untuk beras. Namun, ia belum bisa memberikan bocoran.

"Sudah (ada HET), tapi belum bisa diumumkan sebelum melaporkan ke Presiden," imbuh Zulhas.