Di depan jenazah sang ayahanda, Pakubuwana XIII, Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, KGPAA Hamengkunegoro atau Gusti Purbaya mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwana XIV atau PB XIV.
Deklarasi itu dia bacakan menjelang pemberangkatan jenazah PB XIII ke Makam Raja-rama Mataram Islam di Imogiri, Bantul, Yogyakarta, pada Rabu, 5 November 2025, kemarin.
Dia pun mengucapkan ikrarnya.
Di situ dia meminta doa dan membacakan ikrar kesanggupan dirinya sebagai Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat,Sinuhun Paku Buwono XIV.
"Atas perintah dan titah Sri Susuhunan Pakubuwono XIII, saya, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro, pada hari ini, Rabu Legi, 14 Jumadilawal Tahun Dal 1959 atau 5 November 2025, naik tahta menjadi Raja Keraton Surakarta Hadiningrat dengan gelar Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono XIV," tutur Gusti dalam bahasa Jawa.
Menurutkakak tertua PB XIV, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Timoer Rumbaikusuma Dewayani, menyatakan langkah sang adik sesuai adat Kasunanan. "Apa yang dilakukan Adipati Anom, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro, sesuai dengan adat Kasunanan. Dulu juga pernah terjadi pada era para leluhur. Sumpah di hadapan jenazah ayahanda adalah simbol kesetiaan, bukan pelanggaran adat," dia bilang.
Gusti Timoer juga mengatakan sumpah tersebut memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan. "Segala prosesi adat dan tanggung jawab pemerintahan karaton tetap berjalan sebagaimana mestinya, di bawah pimpinan raja baru, Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono XIV,” kata GKR Timoer.
Sementara itu, Mahamenteri Keraton Kasunanan Surakarta, KGPAA Tedjowulan, meminta semua pihak tidak memperdebatkan suksesi PB XIV setidaknya hingga 40 hari ke depan. Tedjowulan juga masih akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah.
Dia mengingatkan bahwa masih adanya SK Menteri Dalam Negeri Nomor 430-2933 Tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta yang mesti dipertimbangkan. SK itu menetapkan Kasunanan dipimpin oleh ISKS PB XIII dan dirinya sebagai Maha Menteri dalam koordinasi dengan pemerintah.
Karena itulah, "Saya siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, utamanya dengan Pak Wali," ujarnya.
Terkait pernyataan pihak keluarga bahwa pewaris tahta seharusnya adalah putra bungsu PB XIII, KGPH Purboyo, Tedjowulan tidak banyak berkomentar. "Boleh saja orang berbicara begitu, tapi kan ada dasar dari Kemendagri. Monggo saja, tapi saya selaku yang tertua di situ," katanya.
Dia berharap situasi suksesi kepemimpinan ke depan tetap kondusif. "Harapan saya ke depan, jangan hanya ribut terus. Saya tidak suka itu. Saya juga tidak pernah berbicara ke mana-mana, karena ingin menjaga kerukunan. Undang-undang ada, jadi jangan ribut, nanti malah diambil pemerintah. Kita mau apa?" tutupnya.
KGPAA Hamengkunegoro adalah putra laki-laki (Alm) Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan (SISKS) Pakubuwono XIII yang lahir dari Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pakubuwono. Dia lahir di Surakarta pada 26 September 2002 semasa ayahandanya masih bergelar KGPH Hangabehi.
Ketika ituKGPAA Hamangkunegoro bernama Bandoro Raden Mas (BRM) Suryo Aryo Mustiko. Setelah ayahandanya bertakhta pada 2004, sebutan BRM berubah menjadi Gusti Raden Mas (GRM). Lalu setelah menjadi Pangeran Putra, dia bernama Gusti Pangeran Harya (GPH) Puruboyo (Purboyo), dan sebelum diangkat sebagai putra mahkota, ia bernama Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Puruboyo.
Setelah diangkat dan ditetapkan sebagai Pangeran Pati (Putra Mahkota) Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada 27 Februari 2022, dia bergelar KGPAA Hamangkunegoro Sudibya Rajaputra NaNarendra Mataram.
KGPAA Hamangkunegoro pernah bersekolah di SD Muhammadiyah 1 Surakarta, kemudian melanjutkan SMP-SMA di Semesta Bilingual Boarding School Semarang. KGPAA Hamangkunegoro melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (Undip) dan lulus dengan predikat cumlaude pada bulan Juli 2024 lalu.
Saat ini, dia tengah menempuh pendidikan Magister di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
