TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes RI) Dante Saksono Harbuwono menyebut, kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di masyarakat jauh lebih besar daripada yang tercatat di sistem resmi.

Menurut Dante, dibutuhkan penguatan sistem agar menjadi real time dan terpadu.

Hal itu disampaikan Dante dalam dialog ‘ Membangun Sistem Pelaporan dan Peringatan Dini yang Terintegrasi Menuju Indonesia Zero Dengue Death 2030’ yang digelar MPR RI dan Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue di gedung MPR, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2025).

“Kami mengamati bahwa beban dengue di masyarakat kemungkinan lebih besar daripada yang tercatat dalam sistem,” kata Dante.

Ketua Umum Koalisi Bersama Lawan Dengue (KOBAR) dr. H. Suir Syam, M.Kes., M.M.R mencatat ada gap yang besar antara data yang tercatat di Kementerian Kesehatan yaitu sekitar 257 ribu kasus di tahun 2024 dan data rawat inap dengue di BPJS Kesehatan empat kali lipat lebih besar, yakni sekitar 1 juta di tahun yang sama. 

Hal ini menunjukkan adanya under-reporting tentang beban riil dengue.

Sementara itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, dr. Lily Kresnowati. Klaim pembiayaan akibat dengue melonjak tajam dari Rp 1,5 triliun pada 2023 menjadi Rp 2,9 triliun pada 2024.

Lonjakan ini menunjukkan beban besar terhadap sistem JKN dan keuangan negara, terutama dari kasus rawat inap yang sebenarnya dapat dicegah.

“Perlu perbaikan sistem pelaporan dan deteksi dini, serta pergeseran dari pendekatan reaktif ke pendekatan antisipatif melalui data terpadu, kebijakan berbasis bukti, dan kolaborasi lintas sektor,” kata dr Lily.

Pada 2024, BPJS Kesehatan mencatat lebih dari 1 juta kasus dengue, mayoritas semua adalah pasien rawat inap.

Angka ini empat kali lebih tinggi dari laporan Kementerian Kesehatan.

Klaim biaya perawatan pun melonjak dari Rp 1,5 triliun pada 2023 menjadi Rp 2,9 triliun pada 2024.

Perbedaan data ini menunjukkan beban dengue di masyarakat jauh lebih besar dari yang tercatat, sehingga sistem pelaporan perlu diperkuat dan diintegrasikan.

Di sisi lain, perubahan iklim, urbanisasi, dan mobilitas tinggi turut memperparah penyebaran dengue di Indonesia.

Dialog kebijakan ini diharapkan menghasilkan langkah konkret berupa kesepakatan lintas sektor untuk membangun sistem data dengue nasional yang kredibel dan akuntabel.

Sejalan dengan itu, Kementerian Kesehatan bersama para ahli sedang mengembangkan Strategi Nasional (STRANAS) Penanggulangan Dengue terbaru, sebagai pengganti STRANAS 2021–2025 yang akan berakhir pada November 2025.

Strategi baru ini akan mempertimbangkan perkembangan di lapangan, termasuk penguatan deteksi dini, respons cepat, manajemen Kejadian Luar Biasa (KLB), serta pemanfaatan inovasi seperti vaksinasi dan teknologi wolbachia.

Kemenkes selalu terbuka terhadap kolaborasi dan masukan konstruktif mengenai penguatan sistem melalui sinergi lintas sektor pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan swasta.