TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Aksi ratusan buruh yang mengepung Balai Kota DKI Jakarta hari ini tak menghentikan proses pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Syarifudin, memastikan seluruh tahapan tetap berjalan sembari menunggu pedoman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan.
“Dewan Pengupahan itu punya jadwal untuk melakukan diskusi dan juga melihat situasi yang berkembang saat ini. Karena ini enggak hanya di Jakarta, ya,” ujar Syarifudin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/11/2025).
“Saya pikir di seluruh Indonesia sama. Itu tetap kita jadikan bahan masukan terhadap kajian dan hal-hal lainnya,” sambungya.
Syarifudin menegaskan Pemprov DKI tetap membuka ruang dialog. Perwakilan buruh dari aliansi yang menggelar demo sudah bertemu pejabat terkait.
“Iya, kami sudah menerima mereka. Kepala Badan Kesbang, Kadisnakertrans, Kasatpol PP itu sudah membuka pintu dan menerima mereka,” katanya.
Menurutnya, seluruh tuntutan yang dibawa massa aksi sudah diterima secara resmi.
“Ada proposal yang disampaikan, sudah kami terima,” ucapnya.
Meski dinamika tuntutan buruh berkembang, Syarifudin mengatakan Pemprov DKI tetap menunggu formula resmi dari pemerintah pusat.
Ia berharap komunikasi tetap kondusif sambil Dewan Pengupahan bekerja membahas UMP dan upah minimum sektoral.
“Harapannya ini bisa menjadi hal-hal yang membangun untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta,” tuturnya.
