Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan integritas dan tata kelola yang kuat merupakan kunci bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tetap relevan, adaptif, dan berdaya saing di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
“BUMD harus menjadikan integritas sebagai napas organisasi, bukan sekadar pemenuhan administrasi. Tanpa integritas, transformasi tidak mungkin berjalan efektif,” kata Rano saat membuka Seminar dan Kegiatan Keluarga Berintegritas BUMD dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di Jakarta Barat, Selasa.
Kegiatan bertema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi: Transformasi Tata Kelola BUMD Berintegritas Menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya" itu diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi praktis, terukur, dan implementatif.
Lebih lanjut, Rano menjelaskan meskipun dunia menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpastian dalam beberapa tahun terakhir, Jakarta tetap mampu menjaga stabilitas.
Dia menyebutkan pada triwulan III-2025, perekonomian Jakarta tumbuh sebesar 4,96 persen, sementara tingkat inflasi terjaga di angka 2,69 persen, atau lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 2,86 persen.
Rano menekankan capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi BUMD dalam menjaga layanan publik, menggerakkan aktivitas ekonomi, dan memastikan keberlanjutan pembangunan kota.
Namun, dia mengingatkan 2026 akan diwarnai berbagai risiko baru, mulai dari ketidakpastian geopolitik, ancaman siber, hingga persaingan ekonomi regional yang semakin ketat.
“Dalam situasi seperti ini, integritas dan tata kelola yang kokoh bukan hanya penting, tetapi merupakan kebutuhan dasar,” tegas Rano.
Transformasi BUMD menjadi agenda strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung visi besar menjadikan Jakarta sebagai Top 50 Global City pada 2029 dan melangkah menuju Top 20 Global City pada 2045.
Oleh karena itu, seluruh proses bisnis, layanan publik, dan pengelolaan aset daerah harus sepenuhnya mengikuti prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Rano mengajak seluruh BUMD agar terus memperkuat pengendalian internal serta menyesuaikan mekanisme tata kelola dengan dinamika risiko terkini.
Menurut dia, nilai transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan harus menjadi bagian dari rutinitas kerja setiap hari.
“Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) harus dipercepat dan dituntaskan secara konsisten. Integritas bukan hanya soal bebas dari korupsi, tetapi merupakan karakter kejujuran, profesionalitas, kedisiplinan, dan keberanian untuk berbuat benar meskipun tidak ada yang melihat," tutur Rano.
Selain itu, dia juga mengajak seluruh pihak agar menyatukan langkah guna membangun tata kelola BUMD yang bersih, modern, dan terpercaya.
“Ketika integritas menjadi budaya, daya saing dan kepercayaan publik, Insya Allah, akan mengikuti,” ujar Rano.
