RUU-nya sudah digodok, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada undang-undang baru tentang sistem perkoperasian
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita soal ekonomi kemarin masih menarik untuk dibaca hari ini, Rabu. Mulai dari pembahasan RUU Perkoperasian hingga usulan indeks alfa dalam skema kenaikan UMP 2026
Berikut rangkumannya:
Menkop sebut pembahasan RUU Perkoperasian masih dalam tahap awal
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian saat ini masih berada pada tahap awal, dan tengah disiapkan pemerintah sebelum masuk ke pembahasan bersama DPR RI.
“RUU-nya sudah digodok, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada undang-undang baru tentang sistem perkoperasian,” kata Ferry, di Jakarta, Selasa.
DJP catat 5,74 juta wajib pajak aktivasi akun Coretax per 20 November
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan 5,74 juta wajib pajak telah berhasil melakukan aktivasi akun pada sistem Coretax hingga 20 November 2025.
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyampaikan di Denpasar, Bali, bahwa dari total 5,74 juta wajib pajak tersebut, sebagian besar berasal dari wajib pajak orang pribadi yang mencapai 4,89 juta akun.
Pertamina catat laba sebesar Rp34,11 triliun hingga Q3 2025
PT Pertamina (Persero) mencatat laba sebesar 2,05 miliar dolar AS atau sekitar Rp34,11 triliun (kurs Rp16.640) hingga triwulan ketiga (Q3) tahun 2025.
Sampai September 2025, lanjut dia, Pertamina mencatat pendapatan 53,38 miliar dolar AS (sekitar Rpp888,26 triliun) dan EBITDA sebesar 8,20 miliar dolar AS (sekitar Rp136,45 triliun).
Menteri ATR ingatkan Bali soal LP2B di bawah lahan baku sawah
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali soal lahan pangan dan pertanian berkelanjutan (LP2B) yang masih di bawah total lahan baku sawah (LBS).
Menteri Nusron, di sela acara di Denpasar, Bali, Selasa, mengatakan dirinya akan menyampaikan langsung soal tersebut ke Gubernur Bali Wayan Koster dalam pertemuan pada Rabu (26/11/2025).
Apindo usulkan indeks alfa di UMP 2026 selaras dengan kapasitas usaha
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan penetapan indeks alfa (α) dalam Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 diterapkan secara bijaksana yang selaras dengan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas, dan kapasitas usaha tiap sektor.
"Kebijakan yang adaptif ini diperlukan agar keberlanjutan usaha dan serapan tenaga kerja tetap terjaga," kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto dalam Economic and Labour Insight di Jakarta, Selasa.
Dalam konteks penetapan, kata dia perlu dipahami bahwa alfa merupakan indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
