TRIBUNJATENG.COM, CILACAP - Pemerintah Kabupaten Cilacap melantik delapan pejabat pimpinan tinggi pratama di Ruang Prasanda Rumah Dinas Bupati, Jumat (28/11/2025).

“Pelantikan ini menjadi bagian penting untuk memperkuat struktur birokrasi daerah,” kata Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman.

Para pejabat yang dilantik adalah Sapta Giri Putra sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Hasannudin sebagai Kepala Dinas Kesehatan.

Budi Haryanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo, Farid Rijanto sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, Budi Narimo sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora).

Heru Kurniawan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (Dispermades), Oktrivianto Subekti sebagai Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (DPKUKM) dan Rochman sebagai Kepala Satpol PP.

Syamsul meminta seluruh pejabat baru langsung bekerja mempercepat program pembangunan daerah.

“Kami ingin semua OPD bergerak cepat dan responsif,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa masih ada sejumlah jabatan kepala OPD yang belum terisi dan sedang disiapkan mekanisme pengusulannya.

“Ada beberapa posisi yang lowong dan semuanya akan kami proses bertahap,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa setiap pelantikan harus dilaporkan dahulu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum pengisian formasi dilakukan.

“Setelah dilantik, hari ini langsung kami laporkan ke BKN untuk menyiapkan usulan berikutnya,” kata Bupati.

Pengisian jabatan tidak bisa dilakukan serentak karena harus melalui prosedur dan penilaian lanjutan.

“Semua harus sesuai mekanisme agar hasilnya tepat dan tidak terburu-buru,” ujarnya.

Syamsul menargetkan formasi jabatan kosong dapat terisi pada awal hingga pertengahan Desember 2025.

Ia kembali menekankan pentingnya dukungan keluarga, terutama peran istri pejabat yang aktif dalam kegiatan PKK.

“Dukungan keluarga itu sangat menentukan kualitas kinerja para pejabat,” kata Bupati.

Syamsul memastikan seluruh proses seleksi pejabat berlangsung bersih tanpa praktik transaksional.

“Saya tegaskan bahwa tidak ada satu rupiah pun jual beli jabatan dalam proses ini,” tegasnya.

Melalui pelantikan ini, Pemkab Cilacap berharap seluruh program daerah dan pemerintah pusat dapat berjalan lebih selaras.

“Kita harus saling mendukung agar pembangunan Cilacap semakin kuat,” ujar Bupati. (*)