TRIBUNNEWS.COM, PADANG – Derasnya banjir yang melanda Sumatera Barat bukan hanya meninggalkan jejak kerugian hingga Rp1 triliun, tetapi juga mengguncang nurani bangsa. 

Di tengah kepedihan itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hadir memberi bantuan kemanusiaan sekaligus desakan agar pemerintah menetapkan status Bencana Nasional.

Senin pagi (1/12/2025), Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid tiba di Kota Padang. 

Di kantor DPW PKS Sumbar, ia menyerahkan bantuan yang dikumpulkan dari seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI. 

Kehadirannya disambut Gubernur Sumbar Mahyeldi, yang juga Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS, bersama jajaran pimpinan partai dari pusat hingga daerah.

Dalam sambutannya, Kholid menegaskan bahwa banjir ini bukan sekadar musibah lokal, melainkan duka bersama bangsa. 

"Ini adalah kewajiban moralitas bangsa untuk membantu korban bencana. Seluruh tokoh dan pejabat harus terlibat," ujarnya lantang. Ia menambahkan, "Kami dari PKS meminta agar bencana di Sumatera ini segera ditetapkan sebagai Bencana Nasional."

PKS juga mengumumkan langkah konkret: seluruh anggota Fraksi DPR RI memotong gaji mereka untuk didonasikan. 

Tak berhenti di situ, Kholid menyoroti akar masalah: praktik illegal logging. 

Ia mendesak pemerintah menertibkan pembalakan liar dan meninjau ulang tata kelola hutan agar tragedi serupa tak berulang.

Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa banjir ini adalah ujian keimanan bagi masyarakat. 

Ia menyebut 16 kabupaten/kota terdampak dengan kerugian mencapai Rp1 triliun. 
"Sinergi Forkopimda sudah berjalan baik. Data kerugian dan kebutuhan masyarakat dikumpulkan melalui posko terpadu di kantor gubernur," jelasnya. 

Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi: "Atas nama Pemerintah Provinsi, kami berterima kasih atas bantuan dari PKS. Kami berharap partai-partai lain juga ikut bergabung dalam upaya pemulihan ini."

Acara diakhiri dengan pelepasan armada bantuan menuju titik-titik terdampak. 
Dengan langkah ini, PKS berharap bantuan yang disalurkan dapat mempercepat pemulihan dan meringankan penderitaan masyarakat. 

Namun lebih dari itu, desakan penetapan status Bencana Nasional dan penertiban illegal logging menjadi pesan politik yang menggema: bencana bukan hanya soal air bah, tetapi juga soal keberanian menata ulang kebijakan hutan demi masa depan.