TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, yakni mencapai 8 persen pada periode 2025-2029. 

Untuk mewujudkan target tersebut, berbagai kalangan menilai diperlukan strategi yang lebih komprehensif, inklusif dan berbasis perluasan lapangan kerja.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional yang juga Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hery Gunadi menilai arah pembangunan lima tahun ke depan harus berjalan dengan pendekatan ganda agar dampaknya merata bagi perekonomian dan masyarakat.

"Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen ini dapat diterapkan secara dual track ekonomi strategi. Yang pertama adalah hilirisasi padat modal contohnya adalah nikel, migas dan lain sebagainya. Ini adalah melanjutkan agenda hilirisasi dan investasi padat modal untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Sektor padat modal ini tetap penting, namun kontribusinya serapan tenaga kerja relatif lebih kecil di bawah 3 persen," terang Hery dalam acara di Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (8/12/2025).

Hery menyebut, strategi pembangunan tidak cukup hanya bertumpu pada hilirisasi sektor padat modal. Kontribusinya terhadap serapan tenaga kerja sangat terbatas, sehingga efek penggandanya tidak sebesar sektor lain.

Maka diperlukan track kedua, yakni dengan melakukan hilirisasi padat karya, yang dapat membawa impact terhadap serapan tenaga kerja sebesar 75 persen.

"Track kedua adalah hilirisasi padat karya yaitu manufaktur, pertanian, makanan dan minuman, konstruksi dan juga perdagangan. Sekitar 75 persen tenaga kerja berada di sektor pada karya ini. Namun insentif ke sektor ini relatif belum terlalu optimal. Rekomendasi kebijakannya adalah keringanan pajak subsidi upah dan skema penjaminan kredit bagi sektor beresiko tinggi namun strategis dan diperlukan," kata Hery.

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) memberikan sejumlah rekomendasi agar kebijakan pemerintah lebih berpihak pada sektor padat karya dan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

1. Reorientasi Kebijakan Fiskal

Hery menilai subsidi perlu dialihkan dari belanja konsumtif ke program produktif yang memperkuat sektor padat karya dan UMKM. Belanja negara juga harus fokus pada program dengan multiplier effect tinggi, terutama yang menciptakan lapangan kerja langsung.

Ia juga mendorong penerbitan instrumen keuangan tematik seperti labour-intensive bonds atau SME-linked bonds yang mengaitkan pembiayaan negara dengan penciptaan pekerjaan.

2. Penguatan Skema Penjaminan dan Risk Sharing

Agar penyaluran kredit UMKM meningkat, Hery menekankan perlunya memperluas skema penjaminan melalui lembaga seperti Jamkrindo dan Askrindo.

Skema penjaminan juga disarankan bersifat counter-cyclical, sehingga coverage meningkat saat ekonomi melemah.

3. Mempertajam Manajemen Likuiditas dan Transmisi Kebijakan

Menurut Hery, likuiditas perbankan harus dikelola agar tidak terlalu terserap instrumen pemerintah seperti SBN atau SRBI, melainkan lebih banyak mengalir ke kredit produktif, khususnya sektor padat karya dan UMKM.

Pertumbuhan kredit bagi kedua sektor ini juga perlu dijadikan indikator keberhasilan transmisi kebijakan moneter.

4. Menjaga Stabilitas Politik dan Konsistensi Kebijakan

Dalam jangka pendek, ia mengingatkan pentingnya menghindari kebijakan ad hoc yang berubah karena tekanan politik.

Dalam jangka menengah-panjang, pemerintah perlu membangun framework dan roadmap yang konsisten dan dapat dipercaya untuk menjaga arah pembangunan.