TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat lingkungan/guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Herry Purnomo menilai, akan menjadi langkah yang positif bagi DPR RI, jika mengklarifikasi Ketua Umum PAN/Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) terkait kerusakan lingkungan di Sumatera.
Hal itu disampaikannya merespons banyaknya kritik terhadap Zulhas yang tidak berpihak kepada kelestarian lingkungan saat menjabat Menteri Kehutanan (Menhut) pada 2009-2014.
"Bagus kalau DPR mengklarifikasinya (ketidakberpihakan kepada kelestarian lingkungan) ke Zulkifli Hasan dan semua Menteri Kehutanan yang terkait," kata Herry kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).
Herry mengatakan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) saat ini sebaiknya mengeluarkan pernyataan resmi terkait tindakan Zulkifli Hasan saat sempat menjabat Menhut 2009-2014.
Di sisi lain, Herry menyebut Kemenhut sebaiknya memperkuat langkah penertiban kawasan hutan (PKH) di kawasan Tesso Nilo, Riau.
Pasalnya, menurut Herry, sebagian kawasan Tesso Nilo kini telah dipenuhi pohon kelapa sawit.
"Bisa juga (mengeluarkan pernyataan resmi), tapi dengan cara memperkuat PKH, penertiban kawasan hutan, di kawasan Tesso Nilo. Itu taman nasional yang separuhnya berubah jadi kebun sawit," ujarnya.
Sementara itu sebelumnya Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menegaskan, persoalan kerusakan hutan di Indonesia bukanlah masalah yang muncul dalam satu atau dua tahun terakhir.
Melainkan akumulasi dari kebijakan dan praktik buruk yang berlangsung sejak era sebelumnya.
Hal itu disampaikan Firman dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Raja Juli Antoni yang membahas bencana banjir dan longsor di beberapa daerah, beberapa waktu lalu.
Dia menilai, Raja tidak bisa disalahkan secara sepihak atas kondisi kerusakan hutan yang kini menjadi sorotan publik. Firman mengingatkan, kerusakan ekologis terjadi jauh sebelum menteri yang menjabat saat ini mengemban tugasnya.
“Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta (Muhaimin Iskandar) tobat nasuha saya bela. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/12/2025).
Firman juga menyoroti kebijakan reforma agraria yang menurutnya turut berkontribusi terhadap kerusakan kawasan hutan dan memperburuk risiko bencana.
Firman pun menggambarkan betapa rentannya kondisi geologis sejumlah kawasan di Indonesia.
Bahkan, Firman mengaku dia merasakan langsung risiko tersebut ketika melintasi wilayah rawan longsor.
Dia menyebut peristiwa bencana di Sumatra Barat (Sumbar), Sumatra Utara (Sumut), dan Aceh seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak untuk fokus pada penyelamatan lingkungan. Firman pun menyayangkan masih adanya aktivitas pengangkutan kayu di tengah situasi krisis tersebut, meski dengan izin legal.
“Dalam situasi kondisi bencana sedemikian rupa masih ada yang mengangkut kayu, walaupun masih punya izin. Saya minta kepada pak menteri ditindak tegas. Kalau perlu dicabut izinnya karena mereka itu sense of crisis, itu pelecehan kepada negara. Pelecehan kepada rakyat yang ada di sana (Sumbar, Sumut dan Aceh),” tandasnya.
