BANJARMASINPOST.CO.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmen untuk memenuhi alokasi belanja pendidikan sesuai mandatory budget dalam pembahasan APBD 2026.
Meski porsi anggaran pendidikan Kalsel saat ini belum sepenuhnya mencapai batas minimal yang diamanatkan undang-undang, Banggar menyebut selisih yang tersisa semakin kecil dan akan disesuaikan pada tahun anggaran mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan saat rombongan Banggar DPRD Kalsel melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI, Kamis (11/12/2025), guna membahas evaluasi dokumen APBD 2026.
Konsultasi berlangsung di Ditjen Bina Keuangan Daerah sebagai bagian dari tahapan final sebelum penetapan APBD oleh pemerintah pusat
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M Alpiya Rakhman, yang memimpin rombongan, mengatakan konsultasi diperlukan untuk memastikan seluruh catatan Kemendagri dapat diakomodasi dengan baik.
“Mudah-mudahan ke depan evaluasi ini bisa cepat selesai, sehingga kami di Banggar dapat membahas kembali apa saja rekomendasi dari Kemendagri untuk penyempurnaan APBD yang sudah disusun Pemerintah Provinsi Kalsel,” ujarnya.
Alpiya menyebut sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, termasuk kelanjutan proyek multiyears dan pemenuhan belanja wajib sektor pendidikan.
Menurutnya, penyesuaian anggaran diperlukan agar mandatory spending pendidikan segera terpenuhi, sehingga pelayanan publik di bidang tersebut semakin optimal.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Pertama Subdit Wilayah III Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Dilla Novita Rizki, mengapresiasi Kalsel sebagai salah satu daerah yang paling awal menyerahkan dokumen APBD 2026.
Ia menilai ketepatan waktu tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan proses evaluasi berjalan sesuai ketentuan.
Banggar memastikan seluruh masukan dari Kemendagri akan menjadi rujukan penting dalam finalisasi APBD 2026.
DPRD juga menegaskan komitmennya untuk mengawal penyempurnaan anggaran, terutama pada sektor prioritas seperti pendidikan, agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi nasional. (*)
