TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK – Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menginisiasi penggalangan donasi bagi korban banjir bandang yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Langkah itu ia lakukan saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI Kalimantan Barat, Sabtu (13/12/2025).

Sebagai bentuk kepedulian, Ahmad Ali menyumbang secara pribadi sebesar Rp100 juta. 

“Untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, kita memulainya dari Kalimantan Barat. Saya awali dengan dana Rp100 juta,” ujar Ali di Novotel, Pontianak.

Ajakan Ali langsung direspons Ketua DPW PSI Kalimantan Barat, Roby Susandi, yang menyatakan pihaknya menyalurkan donasi sebesar Rp208,4 juta. 

Dengan demikian, total dana yang terkumpul mencapai Rp308,4 juta.

“Kehadiran kita memang tidak akan menyelesaikan semua masalah, tapi akan lebih berarti jika kita berbagi dan saling mengisi,” kata Ali.

Tak berhenti di penggalangan dana, Ahmad Ali juga menyerukan agar seluruh kader PSI mendukung kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam penanganan bencana banjir bandang di Sumatra.

Sebagai partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, PSI menurutnya harus siap bergotong royong bersama pemerintah. 

“Saya meminta semua kader untuk mendukung kebijakan pemerintah. Bencana di tiga provinsi itu akan ditangani oleh pemerintah Indonesia. Kita berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegasnya.

Ali menekankan, status kebencanaan tidak perlu diperdebatkan. 

Yang terpenting adalah kerja sama lintas pihak, termasuk partai politik, untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu mengatasi bencana secara mandiri.

“Indonesia negara besar, solider, dan kompak. Ketika Aceh menangis, Sulawesi menangis, Sumatera menangis, Kalimantan pun ikut menangis. Itulah kekuatan Indonesia. Kita harus menyatukan empati dan perasaan untuk mendukung program pemerintah,” ucapnya.

Menurut Ali, jika seluruh komponen bangsa bekerja bersama, Indonesia bisa melewati masa sulit pasca bencana dengan cepat. 

Ia pun mengingatkan publik agar tidak terburu-buru menilai kinerja pemerintah.

“Jangan terlalu cepat menilai. Jika kita bahu membahu dengan pemerintah dan masyarakat dari seluruh Indonesia, persoalan ini tidak akan menjadi beban berat. Tapi kalau kita biarkan pemerintah bekerja sendiri, tentu akan menjadi beban besar,” pungkasnya.