BGN Minta SPPG Setop Pakai Makanan Pabrik Besar, Wajib Prioritaskan Buatan Warga Sekitar
December 16, 2025 07:37 AM

 

 


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang meminta, Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) menyetop penggunaan makanan dari pabrik.

SPPG wajib memprioritaskan buatan warga setempat.

Baca juga: BGN Evaluasi Rekrutmen Sopir SPPG, Tabrak Siswa saat Antar MBG di Jakut, Diduga Salah Injak Gas

Hal ini didasari pada Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) nomor 115 tahun 2025.

Disebutkan bahwa Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUM Desa.

“Jangan lagi pakai biskuit, roti dari perusahaan besar. Semua makanan harus diproduksi warga sekitar dapur, baik itu UMKM, maupun oleh ibu-ibu PKK,” kata Nanik dalam keterangannya ditulis di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Seperti di Bogor, kata Nanik, ada SPPG yang rotinya dibuat oleh ibu-ibu orangtua siswa sekolah.

Baca juga: Tahu Goreng Isi Plester Luka dalam Menu MBG di Sukabumi, Keras saat Digigit, SPPG Minta Maaf

Mereka juga membuat bakso rumahan, nugget homemade, rolade homemade, dan sebagainya.

Semua memang harus memiliki izin PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga).

PIRT adalah izin edar bagi produk makanan atau minuman olahan yang diproduksi industri rumah tangga atau UMKM.

MENU MBG - Ini menu MBG nasi goreng yang diduga jadi penyebab belasan pelajar mengalami keracunan, muntah dan mual usai mengkonsumsi menu MBG di SDN Margamulya, Jumat (17/10/2025).
MENU MBG - Ini menu MBG nasi goreng  di SDN Margamulya, Jumat (17/10/2025). (TribunPriangan/Jaenal Abidin)

PIRT diterbitkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Izin berlaku untuk produk makanan dan minuman dengan risiko rendah hingga menengah.

Karena itu Nanik meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan izin PIRT.

“Tolong Pak Wali, Bu Wawali, Dinkes, dipermudah izin PIRT-nya, untuk usaha kecil agar mereka bisa memasok dapur-dapur SPPG,” ujar perempuan berhijab ini.

Sayangnya, kondisi di lapangan masih ditemui dapur MBG yang menggunakan panganan buatan pabrik.

Kondisi ini sering disoroti oleh ahli gizi dokter Tan Shot Yen.

Dalam akun Instagram resminya, ia kerap kali menerima laporan dari masyarakat tentang penyelenggaraan MBG.

Warga sering mengirimkan foto menu MBG dan kemudian diunggah ulang oleh dokter Tan.

Banyak dari masyarakat yang juga menyayangkan menu MBG berisi makanan serba olahan bukan makanan yang dibuat dari real food.

Padahal sesuai namanya makanan dari MBG harus bergizi, bukan sekadar mengisi perut saja.

Pada akun Instagram yang sama, dr Tan turut berkomentar terkait himbauan BGN tersebut.

Dirinya berharap, aturan itu bisa diterapkan di semua dapur MBG, tidak sekadar omongan belaka.

“Hayooooo bener loh ya!! Ditagih janjinya. Kriteria pabrik itu apa?,” tulis dr Tan, Sabtu (13/12/2025).

© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.