TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Pemerintah Kabupaten Gianyar akan melakukan pembenahan terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan menurunkan inspektorat dan konsultan publik untuk menilai dan memberikan opini terhadap LPD yang ada di Gianyar.
Hal ini disampaikan oleh Sekda Gianyar, I Gusti Bagus Adi Widya Utama, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) LPD se-Kabupaten Gianyar, Selasa 16 Desember 2025.
"LPD tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan milik desa adat, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penjaga keberlanjutan nilai-nilai sosial dan budaya Bali," ujar Sekda yang akrab disapa Gus Bem.
Baca juga: MALING Tinggalkan Brankas Berisi Rp127 Juta di Tegalan, Warga Karangasem Temukan Brankas LPD Manggis
Gus Bem berharap bahwa FGD ini dapat menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam membenahi tata kelola LPD secara berkelanjutan.
"Saya berharap, dari kegiatan ini akan lahir komitmen bersama untuk terus mendorong pengelolaan LPD yang sehat, transparan, dan berkelanjutan, sehingga LPD mampu tumbuh secara profesional tanpa meninggalkan jati diri dan kearifan lokal desa adat," harapnya.
Lebih lanjut, Gus Bem menyampaikan bahwa keinginan terbesar Bupati Gianyar I Made Mahayastra adalah meningkatkan perekonomian di Gianyar serta dapat berputar dengan baik dan LPD menjadi salah satu pendukung kuatnya perekonomian di Gianyar.
Baca juga: Kumpulkan Bukti, Polres Bangli Kembali Geledah LPD Selulung
Dalam FGD tersebut, Inspektorat Kabupaten Gianyar akan bekerja sama dengan konsultan publik untuk menilai LPD dan memberikan opini.
"Bapak Bupati ingin memberikan penilaian memberikan opini kepada LPD, dimana akan menugaskan Inspektorat dan konsultan publik untuk menilai LPD. Tujuannya bukan mencari kesalahan LPD tapi melakukan perbaikan dan pembenahan," pungkas Gus Bem.
FGD ini juga menghadirkan akademisi yang juga bergelut dengan LPD, seperti Dr. Ir I Wayan Jondra, Dr. Made Gde Subha Karma Resen, SH, dan I Nyoman Arnaya, SE., MM, yang membahas tentang penguatan tata kelola LPD dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. (*)
