Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengaku tidak mengetahui surat yang dikirim kepada lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait permohonan dukungan penanganan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Tanah Rencong.

“Saya tidak mengerti itu (surat permohonan bantuan ke PBB), bukan kita yang buat, LSM yang buat. Itu di luar kewenangan kita, saya enggak tahu (soal surat ke PBB),” kata Mualem.

Hal itu disampaikan Mualem saat diwawancarai wartawan usai menerima bantuan kemanusiaan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/12/2025). 

Menurut Mualem, selama ini pihaknya sama sekali belum pernah meminta bantuan asing untuk penanganan dampak bencana yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh.

Kendati demikian, eks Panglima GAM itu menegaskan, sama sekali tidak menolak jika ada pihak dari manapun yang ingin mengirim bantuan ke Aceh.

“Tidak (meminta bantuan apapun ke asing). Tapi yang mengirim (banyak), karena kita terdampak musibah ya kita terima saja. Bagi saya, prinsip kita tidak meminta. Tetapi mau sumbang ya silakan,” tegasnya.

Dalam wawancara ulang saat hendak meninggalkan kantor Gubernur, Mualem kembali menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui ihwal surat yang dikirim ke lembaga PBB tersebut.

“Soal PBB saya tidak tahu, siapa yang kirim? Saya enggak tahu apa-apa. Sebenarnya bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” kata Mualem.

Bukan untuk PBB

Sementara itu, Jubir Pemerintah Aceh Muhammad MTA, yang berada di samping Mualem menjelaskan, bahwa ada kesalahpahaman terkait surat kepada PBB tersebut.

Menurut MTA, surat tersebut tidak hanya ditujukan kepada lembaga PBB, melainkan juga kepada sejumlah LSM dan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia termasuk UNDP dan UNICEF.

“Ada salah pemahaman, (surat) itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB. Tapi yang terbangun seakan-akan gubernur kirim surat ke PBB,” jelasnya.

“Bukan untuk PBB, tapi untuk lembaga-lembaga yang ada di Indonesia,” lanjut MTA.

MTA menambahkan, adapun tujuan utama dari surat tersebut dikirim kepada sejumlah lembaga dan perwakilan PBB di Indonesia untuk ikut membantu penanganan bencana di Aceh.

“Gubernur berharap mereka untuk turun membatu pemerintah dari pusat untuk masalah penanganan bencana. Itu hal biasa, normatif,” pungkasnya.

Baca juga: Aceh Minta Bantuan UNDP dan Unicef, Dampak Banjir Masih Memprihatinkan

Baca juga: Kemensos Salurkan 24 Truk Bantuan senilai Rp 9 Miliar untuk Korban Banjir Aceh

Baca juga: Sawah Lenyap Ditelan Lumpur Banjir, Keuchik Curhat Bagaimana Nasib Warga Sebagai Petani