TRIBUNNEWS.COM - Analis Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad, menanggapi sindiran Presiden Prabowo Subianto kepada para pejabat publik yang foto-foto di tengah bencana yang melanda Pulau Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (15/12/2025) lalu, Prabowo meminta agar pejabat-pejabat yang hadir ke lokasi bencana tidak hanya untuk foto-foto saja, karena dia tidak ingin ada budaya wisata bencana di tengah kondisi seperti ini.
“Sebaliknya juga saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya, kita tidak mau ada budaya wisata bencana, jangan,” kata Prabowo di hadapan para menteri.
Prabowo mengatakan, pejabat yang datang ke Sumatra harus betul memberikan solusi atas masalah rakyat, bukan menjadikan rakyat sebagai objek.
"Mohon ini, saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan, dan bertindak," kata Prabowo.
Menanggapi hal tersebut, Nyarwi menilai pernyataan Prabowo itu untuk memperjelas bahwa bencana ini jangan dijadikan sebagai konten semata.
"Presiden itu memperjelas ya jangan ada wisata bencana, kan awal-awal ketika bencana terjadi kita tahu gitu ya, itu kan semacam dijadikan tempat ngonten," ujarnya, Selasa (16/12/2025), dikutip dari YouTube tvOneNews.
"Walaupun diklarifikasi beberapa ya, misalnya contoh yang dikritik awal termasuk itu Pak Zul (Menko Pangan, Zulkifli Hasan) gitu, kemudian dijelaskan juga diklarifikasi, terus ada juga anggota DPR, kita tahu gitu ya dan yang lain," sambungnya.
Menurut Nyarwi, lewat sindiran itu Prabowo juga ingin menegaskan bahwa saat kunjungan bencana, para pejabat itu harus tahu apa yang akan mereka lakukan.
Nyarwi lantas menyinggung terkait kepemimpinan moral atau gaya kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai etika, integritas, dan prinsip moral yang kuat sehingga memungkinkan untuk memberikan kontribusi terbaik.
"Jadi meluruskan gitu ya kalau orang datang ke tempat bencana, jadi ini soal kepemimpinan moral sebenarnya dalam presidensi, itu apa yang harus dilakukan, kan gitu."
Baca juga: Prabowo Sindir Pejabat Foto-foto di Lokasi Banjir Sumatera, Pengamat: Ada Pejabat Sibuk Bangun Citra
"Misalnya tadi dijelaskan Pak Prabowo kan, ada masalah bantu solusinya, bagaimana cara-cara mengatasinya. Karena kalau orang daerah bencana itu kan harus dibantu," paparnya.
Adapun, kunjungan para pejabat yang sebelumnya menjadi sorotan adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan salah satu kadernya, yakni Verrell Bramasta yang merupakan anggota DPR RI Komisi X bidang pendidikan, olahraga, riset, hingga kebudayaan.
Sebab, kehadiran keduanya justru menuai kritik dari masyarakat karena dinilai lebih berorientasi pada pencitraan di tengah kondisi korban yang masih sangat membutuhkan bantuan.
Saat kunjungan, Zulhas tampak sedang memanggul sekarung beras saat menyambangi para pengungsi, tapi tindakan itu dinilai terlalu dibuat-buat karena dilakukan tepat di hadapan kamera dan tim dokumentasi, apalagi yang memanggul beras hanya Zulhas saja.
Sehingga dianggap hanya sengaja dipertontonkan di depan kamera agar menarik empati dan membangun citra.
Namun, Zulhas memberikan klarifikasi bahwa aksinya memanggul beras itu bukan lah gimik politik, melainkan memang cerminan kebiasaan yang telah tertanam sejak ia kecil. Sebab, kebiasaan berbagi itu berawal dari didikan mendiang ibunya.
Zulhas mengaku sang ibu selalu mewanti-wanti agar ia senantiasa memberikan bantuan setiap hari, baik dalam kondisi senang maupun susah.
"Jadi saya diperintah Ibu saya almarhum, tiap hari itu harus memberikan bantuan," ungkap Zulhas dalam pidatonya di acara BIG Conference 2025 di Jakarta Selatan, Senin (8/12/2025) lalu.
Sebelumnya, kritik terhadap Zulhas itu juga semakin tajam karena dia dinilai memiliki andil dalam maraknya penggundulan dan kerusakan hutan di Sumatra yang menjadi salah satu pemicu utama banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Lantaran, kebijakan izin konsesi yang dikeluarkannya saat menjabat Menteri Kehutanan (Menhut) dianggap membuka ruang eksploitasi besar-besaran, sehingga memperparah hilangnya hutan dan meningkatnya risiko bencana alam.
Sementara Verrell mendapat kritik masyarakat karena dia datang dengan berpakaian yang dianggap tidak lazim saat kunjungan bencana, yakni mengenakan rompi taktis.
Karena itu, kehadiran Verrell tersebut dianggap hanya ingin mencari panggung politik saja. Namun, Verrell menjelaskan bahwa rompi yang dipakainya itu bukan rompi anti peluru.
Melainkan tactical vest yang mempunyai banyak kantong sehingga dianggap praktis untuk membawa perlengkapan seperti air, uang kas, dan kebutuhan lapangan lainnya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Prabowo mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk menangani dampak bencana banjir dan longsor Aceh, Sumut, dan Sumbar.
“Hari ini adalah hari kedua Bapak Presiden berada di daerah Sumut. Kemarin beliau mengunjungi Aceh, ke Aceh Tamiang, Takengon, dan Kabupaten Bener Meriah."
"Hari ini beliau berada di Langkat untuk memastikan penanganan bencana dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat,” ujar Prasetyo saat mendampingi Presiden Prabowo meninjau posko pengungsian di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara (Sumut), Sabtu (13/12/2025).
Prasetyo menegaskan, sejak awal terjadinya bencana, Prabowo telah meminta seluruh elemen pemerintah pusat dan daerah bergerak bersama, termasuk mengerahkan TNI dan Polri sebagai garda terdepan di lapangan.
“Bapak Presiden hadir bersama menteri-menteri terkait, ada Menteri PUPR, Menteri ESDM, Panglima TNI, Kapolri. Sejak terjadinya bencana sampai hari ini, TNI dan Polri menjadi garda terdepan membantu masyarakat,” katanya.
Menurut Prasetyo, kehadiran langsung Prabowo itu untuk memastikan proses penanganan dipercepat dan kebutuhan warga terdampak terpenuhi.
“Ini membuktikan bahwa Bapak Presiden benar-benar ingin memberikan yang terbaik. Segala kekuatan dikerahkan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana,” tandasnya.
Prabowo sebelumnya telah menyampaikan bahwa pihaknya akan menambah dana untuk daerah yang terdampak banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Penambahan dana itu mulai dari pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) untuk para korban banjir, yang awalnya Rp30 juta menjadi Rp60 juta.
Kemudian penambahan anggaran untuk per Kabupaten/Kota, yang sebelumnya diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Rp2 miliar, lalu ditambah Prabowo menjadi Rp4 miliar untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, terutama popok bayi hingga pembalut perempuan.
Selain itu, Prabowo meminta agar dana per provinsi juga ditambah menjadi Rp15 miliar hingga Rp20 miliar.
Selain menambah dana pembangunan Huntara dan Huntap, anggaran Kabupaten/Kota hingga Provinsi, Prabowo juga meminta kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar mengirimkan dokter magang untuk membantu menangani persoalan kesehatan pengungsi di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
“Saya kira bisa itu, perguruan tinggi bisa dikerahkan juga itu. Internship,” kata Prabowo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Selain itu, Prabowo akan segera merehabilitasi sawah petani yang rusak akibat banjir besar dan longsor di Sumatra.
“Petani-petani enggak usah khawatir, sawahnya rusak. Mereka, kita akan bantu memperbaiki,” ujarnya di hadapan warga dan jajaran pemerintah daerah di Aceh, Minggu.
Prabowo juga mengatakan laporan yang diterimanya menunjukkan kerusakan tidak hanya pada jembatan, tetapi juga bendungan.
“Tadi kita laporkan bendungan-bendungan juga banyak yang jebol, tapi kami akan segera memperbaiki,” katanya.
Prabowo pun menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak sebagai Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan yang rusak diterjang banjir.
Agar nantinya bisa membantu Kementerian PU dan Pemda dalam proses perbaikan jembatan.
Prabowo pun mengapresiasi kinerja semua instansi yang terlibat.
Mulai dari kepolisian, TNI, Pemda, hingga masyarakat yang ikut membantu proses perbaikan.
"Kerja semua instansi baik, bahu-membahu bersama rakyat. Bersama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja," ungkap Prabowo.
Janji Prabowo lainnya adalah akan menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) petani Aceh yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor.
Penghapusan utang ini, kata Prabowo, karena bencana banjir dan tanah longsor tersebut adalah keadaan alam, bukan kelalaian.
"Utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, kita akan hapus dan petani tidak usah khawatir. Karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeure,” tegas Prabowo.
(Tribunnews.com/Rifqah/Igman)
