TRIBUNJATIM.COM - Puluhan kader dari berbagai program desa mengancam mogok kerja setelah anggaran Dana Desa (DD) senilai Rp 388.426.000 raib.

Peristiwa itu terjadi di Desa Tapandullu, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Hal ini membuat pelayanan dasar desa terancam mandek.

Puluhan kader itu mengancam mogok kerja akibat insentif mereka yang tak kunjung dibayarkan.

Hal itu dialami dalam beberapa bulan terakhir.

Baca juga: Ratusan Kades di Ponorogo Terpaksa Utang, Imbas Dana Desa Gagal Cair, Wadul ke DPRD

Puluhan kader dari berbagai program desa mengancam mogok kerja, lantaran insentif mereka tak kunjung dibayarkan sejak beberapa bulan terakhir.

Dana Desa yang raib pada Juni lalu itu menjadi sumber penghasilan utama para kader, mulai dari Posyandu, PAUD, hingga layanan kesehatan desa.

Ancaman mogok kerja mencuat setelah sejumlah perwakilan kader mendatangi Kantor Desa Tapandullu, Selasa (16/12/2025), untuk meminta kejelasan terkait hak mereka.

Misbah, perwakilan Kader Posyandu Bunga Teratai Desa Tapandullu, mengaku kecewa karena insentif yang menjadi hak para kader belum juga dibayarkan.

“Saya ke kantor desa ini cuma mau menanyakan gaji atau insentif kami,” ujar Misbah.

Ia menuturkan, jika Dana Desa tersebut tidak segera diganti, para kader telah sepakat mengambil langkah tegas.

“Kami sudah berunding. Kalau tidak ada kejelasan, apakah kegiatan kami hentikan sementara atau langsung mogok kerja,” katanya.

Meski demikian, Misbah berharap persoalan tersebut segera menemukan solusi.

“Semoga uang ini bisa segera digantikan, supaya kami bisa kembali bekerja seperti biasa,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tapandullu, Rahmat, membenarkan kedatangan para kader ke kantor desa.

Ia menjelaskan, para kader menanyakan pembayaran insentif yang tertunggak selama lima hingga enam bulan.

“Mereka datang menanyakan tunjangan karena memang Dana Desa yang hilang itu sumber penghasilan mereka,” jelas Rahmat.

Rahmat mengakui, potensi mogok kerja menjadi kekhawatiran besar pemerintah desa. Pasalnya, jika para kader berhenti bekerja, sejumlah layanan penting akan terganggu.

“Kegiatan desa pasti terhambat. Mulai dari PAUD, TK, Posyandu, sampai TPA,” terangnya.

Saat ini, pihak desa telah melakukan koordinasi dengan Camat Simboro dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Langkah selanjutnya, Rahmat berencana menemui langsung Bupati Mamuju untuk meminta arahan dan solusi.

“Insya Allah kami akan menghadap Ibu Bupati. Harapan kami ada jalan keluar dan solusi terbaik untuk desa,” ujarnya.

Diketahui, Dana Desa yang hilang tersebut menopang penghasilan 31 kader dan petugas desa, dengan rincian:

Kader Pendidikan PAUD: 4 orang

Guru TK: 6 orang

Petugas Perpustakaan: 6 orang

Kader KB: 5 orang

Kader Kesehatan: 5 orang

Kader KPM: 1 orang

Pengurus Desa Digital: 1 orang

Bidan Desa: 1 orang

Dukun Terlatih: 1 orang

Jika tidak segera ditangani, persoalan ini dikhawatirkan berdampak luas terhadap pelayanan publik di Desa Tapandullu.(*)