TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Berbagai program pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi, harus mempertimbangkan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan.
Hal itu diungkapkan, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Tubagus Ace Hasan Syadzily saat refleksi dan rilis akhir tahun 2025 dan Outlook 2026, dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).
Pembangunan nasional atau pengelolaan sumber kekayaan alam yang abai terhadap prinsip keseimbangan lingkungan, kata dia, akan bermuara pada potensi krisis sosial dan ekonomi.
"Ketika pengelolaan sumber kekayaan alam mengabaikan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan, resiko ekologis akan meningkat, dan pada pada akhirnya bermuara pada potensi terjadinya krisis," ujar Ace.
Dikatakan Ace, bencana banjir dan longsor di Sumatera menjadi pelajaran bahwa pembangunan nasional harus semakin terintegrasi dengan agenda mitigasi risiko bencana dan keberlanjutan lingkungan.
Sebab, kata dia, perubahan iklim menjadi tantangan multidimensional yang akan berdampak langsung pada geografi, ekonomi, sumber daya alam dan keamanan nasional.
"Tahun 2026 tidak boleh hanya dipandang sebagai kelanjutan agenda pembangunan, tetapi juga sebagai fase konsolidasi nasional untuk memperkuat daya lenting bangsa menghadapi ketidakpastian," katanya.
Sementara itu, Lemhannas mencatat bahwa ketahanan Indonesia berada pada kategori cukup tangguh dengan skor 2,84 sepanjang tahun 2025.
Data tersebut merupakan hasil dari Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas). Kategori itu, kata dia, berlaku pada sektor politik, ekonomi, serta sumber kekayaan alam.
"Sepanjang tahun 2025 berada pada posisi kondisi cukup tangguh, dengan skor 2,84 dengan tren penguatan yang stabil," katanya.
Adapun sektor yang perlu mendapat perhatian adalah gatra sosial budaya, karena masih rentan adanya disinformasi, polarisasi digital, serta penetrasi nilai-nilai eksternal yang berpotensi menggerus karakter kebangsaan.
Selain itu, sektor pertahanan dan keamanan juga harus mendapat perhatian yang seksama, terutama pada peningkatan kemandirian industri pertahanan.
Dalam refleksi strategis tahun 2025, menurut dia, Lemhannas menyimpulkan stabilitas nasional secara umum tetap terjaga dalam bingkai konsolidasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun untuk menghadapi 2026, menurut Ace, Indonesia masih diwarnai berbagai dinamika. Dia menyampaikan ada empat tantangan ketahanan nasional yang perlu dihadapi.
Pertama, dari dampak rivalitas kekuatan besar global, menurut dia, Indonesia dituntut mampu mempertahankan posisi sebagai kekuatan penyeimbang atau balancing force, sekaligus menjadi kekuatan konstruktif atau constructive power dalam dinamika Indo-Pasifik, BRICS, ASEAN, dan G20.
Dengan kondisi itu, dia menilai perebutan sumber daya alam kritis dunia, khususnya nikel, bauksit, tembaga, dan logam tanah jarang, akan semakin intensif. Indonesia harus mampu memperkuat kebijakan hilirisasi, memperluas rantai pasok domestik, serta memastikan tata kelola yang transparan dan berkeadilan.
Kedua, pada kondisi nasional, dia mengatakan isu ketahanan nasional yang meliputi penguatan industri pertahanan, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan ideologi, diproyeksikan sebagai fase penting untuk konsolidasi pencapaian program prioritas nasional yang akan menjadi pondasi utama keberhasilan Astacita.
Ketiga, perubahan iklim menjadi tantangan multidimensional yang akan berdampak langsung pada geografi, ekonomi, sumber daya alam, dan keamanan nasional.
"Ketika pengelolaan sumber kekayaan alam mengabaikan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan, resiko ekologis akan meningkat dan pada pada akhirnya bermuara pada potensi terjadinya krisis sosial dan ekonomi," katanya.
Terakhir, dia mengatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dan artificial intelligence akan semakin mempercepat kemajuan tatanan kehidupan dengan berbagai dampaknya.
"Oleh karena itu, Indonesia harus segera menguatkan ekosistem berbagai sektor yang berbasis digital, disertai SDM unggul yang berbasis science, teknologi, engineering, and mathematics (STEM)," katanya.
