TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI - Kerusakan kembali Jalan Badami Loji Karawang menuai sorotan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Sri Rahayu.

Jalan yang belum lama diperbaiki itu kini kembali menunjukkan retakan di sejumlah titik.

Pantauan di lapangan, permukaan beton tampak pecah tipis dan bergelombang sehingga membuat pengendara harus melambat.

Keluhan warga pun mulai ramai disampaikan melalui pesan singkat hingga unggahan foto di media sosial.

Sri Rahayu mengaku menerima aduan tersebut dan merasa geram karena proyek perbaikan baru saja rampung.

“Iya ini sampai juga ke kami aduan soal itu, silahkan masyarakat adukan ke saya sekaligus kirimkan foto fotonya. Akan kami tindaklanjuti,” kata Sri saat ditemui di Karawang, Selasa (16/12/2025).

Baca juga: Hendak Diedarkan Saat Nataru, 3.100 Butir Ekstasi dan 3,24 Gram Sabu Disita Polisi

Baca juga: Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Kembali Periksa Yaqut Cholil Qoumas Selasa Ini

Baca juga: Santai di Tengah Keramaian, Mahasiswa Curi Raket Padel Seharga Rp 7,7 Juta di Jaksel

Jalan Badami Loji Kembali Rusak

Sri menjelaskan kerusakan Jalan Badami Loji Karawang tidak bisa dibiarkan tanpa kejelasan.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang perlu ditelusuri secara menyeluruh.

Kemungkinan pertama adalah kesalahan dari pemborong yang mengerjakan proyek jalan tersebut.

Pekerjaan diduga tidak sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Kemungkinan kedua berasal dari dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Jalan Badami Loji merupakan kewenangan provinsi sehingga pengawasan menjadi tanggung jawab penuh instansi tersebut.

“Atau juga ketiga ini karena adanya kendaraan besar yang melewati jalan itu melebih batas tonasenya,” tegasnya.

Truk Bertonase Besar Jadi Sorotan

Sri menilai lalu lintas kendaraan berat di jalur tersebut patut mendapat perhatian serius.

Jika pemborong dan dinas telah bekerja sesuai aturan, maka penyebabnya bisa berasal dari truk bertonase berlebih.

Ia menyebut diperlukan ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Karawang dalam membatasi kendaraan besar.

“Nah ini butuh ketegasan dari Pemkab Karawang untuk pembatasan lalu lintas truk bertonase lebih itu,” katanya.

Sri menegaskan persoalan ini akan dibawa ke internal DPRD Jawa Barat.

Ia akan menyampaikan keluhan tersebut kepada Fraksi Golkar untuk dibahas bersama komisi terkait.

“Itu kan teman teman Komisi IV, nanti bisa disampaikan untuk bisa menegur dan ditelusuri bersama. Apakah salah pemborong, dinas atau truk truk besar itu,” katanya.