WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Bencana banjir yang melanda secara bersamaan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninggalkan duka mendalam bagi para korban, keluarga, serta masyarakat di wilayah terdampak.
Musibah ini juga memicu gelombang empati nasional, ditandai dengan meningkatnya solidaritas dari berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia.
Di tengah suasana duka tersebut, muncul perdebatan publik terkait isu lingkungan dan pendekatan ekologis dalam pembangunan nasional.
Perdebatan ini mengemuka seiring beredarnya narasi di media sosial yang mengaitkan bencana banjir dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya mengenai komoditas kelapa sawit.
Fungsionaris DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Zein Whiel, menilai masyarakat perlu bersikap lebih kritis dan objektif dalam menyikapi berbagai narasi yang berkembang, terutama di era post-truth yang rentan terhadap manipulasi informasi.
Baca juga: Kasus Kayu Gelondongan di Banjir Tapanuli Selatan, Bareskrim Dalami Dugaan Pencucian Uang
“Potongan video pidato Presiden Prabowo yang beredar tanpa konteks utuh berpotensi menyesatkan opini publik. Narasi yang dibangun seolah-olah Presiden mengabaikan aspek ekologis bahkan mendukung deforestasi merupakan premis keliru yang perlu diluruskan,” ujar Zein Whiel dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).
Zein menjelaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo terkait kelapa sawit sejatinya menekankan aspek nasionalisme dan kepentingan strategis bangsa.
Kelapa sawit diposisikan sebagai komoditas unggulan yang dibutuhkan dunia serta memiliki potensi mendukung transisi energi melalui pemanfaatannya sebagai bahan bakar terbarukan.
“Tidak ada pernyataan Presiden yang membenarkan pembalakan liar atau mendorong deforestasi. Yang ditekankan adalah pemanfaatan kondisi yang sudah ada secara bertanggung jawab untuk kepentingan nasional,” katanya.
Ia juga menyinggung pendirian PT Agrinas Palma Nusantara sebagai langkah pemerintah dalam mengamankan dan mengambil alih lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang ditelantarkan atau disalahgunakan.
Hingga saat ini, lebih dari dua juta hektare lahan disebut telah diamankan oleh negara.
“Langkah ini bukan ekspansi perkebunan sawit, melainkan upaya penataan ulang lahan yang secara ekologis telah rusak agar dapat diberdayakan untuk kepentingan publik dan lingkungan,” tegas Zein.
Selain itu, Zein mengungkapkan pernyataan World Wide Fund for Nature (WWF) terkait hibah lahan seluas sekitar 90 ribu hektare yang sebelumnya dikelola perusahaan milik Presiden Prabowo untuk dijadikan kawasan hutan konservasi gajah di Aceh.
“Fakta ini menunjukkan bahwa komitmen Presiden Prabowo terhadap etika lingkungan dan masa depan ekologi Indonesia diwujudkan melalui tindakan konkret, bukan sekadar pernyataan,” ujarnya.
Zein menegaskan, KNPI mendorong generasi muda, khususnya Generasi Z, untuk tetap kritis namun adil dalam menilai kebijakan pemerintah, serta tidak terjebak pada framing sepihak yang berpotensi memecah solidaritas nasional di tengah situasi bencana.
