TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Puluhan mama-mama pedagang Orang Asli Papua (OAP) menggelar konferensi pers terkait bantuan pedagang dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (16/12/2025).
Baca juga: Kantor Disperindagkop Papua Barat Daya Dipalang Mama-mama Papua, Lanjut Demo di Kantor Gubernur
Kegiatan ini berlangsung di Pasar Modern Rufei, Kota Sorong, dan dihadiri perwakilan koordinator dari empat distrik di Kota Sorong.
Koordinator Distrik Sorong Epi Solosa menyampaikan kekecewaan Mama-mama Papua kepada Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu karena bantuan yang telah diurus selama enam bulan belum juga direalisasikan.
“Kami hadir bukan atas nama asosiasi atau kelompok tertentu, tetapi sebagai orang Papua yang memperjuangkan hak mama-mama Papua yang sudah mengurus berkas selama enam bulan,” ujar Epi.
Baca juga: Mama-Mama Papua Belajar Anyaman Berbahan Lokal, Program Pemberdayaan Dinsos P3A Papua Barat Daya
Ia menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan dalam bentuk aksi unjuk rasa maupun tindakan anarkis.
Selama proses pengurusan, para mama-mama dan koordinator selalu mengikuti aturan serta mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
“Kami tidak pernah demo dan tidak anarkis. Semua arahan pemerintah kami ikuti,” katanya.
Menjelang perayaan Natal, Epi berharap pemerintah tidak mengecewakan mama-mama Papua yang menggantungkan harapan pada bantuan tersebut.
“Nama yang sudah keluar, tolong dibayarkan. Yang belum, silakan dianggarkan tahun depan,” ujarnya.
Epi juga menyoroti kendala administrasi yang dinilai memberatkan, seperti persyaratan Nomor Induk Pegawai (NIP).
“Mama-mama Papua ini pedagang kecil. Masa harus bikin NIP? Namun jika itu aturan, mereka siap mengikuti,” katanya.
Baca juga: Dishub Kota Sorong Susun ANDALALIN Pembangunan Pasar Remu, Target Mulai 2026
Ia menegaskan penolakan terhadap rencana aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Papua Barat Daya yang mengatasnamakan mama-mama pedagang.
“Kami menolak tegas aksi demo. Kami butuh bantuan, bukan turun ke jalan,” tegasnya.
Koordinator Distrik Sorong Kota, Ancelina Maniani, menegaskan bahwa pihaknya tidak datang untuk menyalahkan siapa pun atau menciptakan konflik.
“Mama-mama Papua ini semua sama. Rambut keriting, kulit hitam, dan darah yang sama. Jangan dibenturkan,” ujarnya.
Ia meminta Plt Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Papua Barat Daya untuk mengumpulkan perwakilan relawan dan kelompok terkait agar duduk bersama menyamakan persepsi.
“Kita ini orang Papua yang sama. Jangan saling menakutkan,” katanya.
Menurut Ancelina, penyaluran bantuan dapat dilakukan secara bertahap agar tetap adil dan transparan.
“Bisa tahap pertama, kedua, dan ketiga. Yang penting jelas,” ujarnya.
Koordinator Distrik Sorong Barat Mey Nuride meminta agar bantuan UMKM bagi Mama-mama Papua yang telah melengkapi berkas tidak kembali tertunda hingga tahun depan.
“Kami berharap bantuan bisa direalisasikan dalam beberapa hari ke depan, bukan ditunda ke tahun depan,” katanya.
Ia menegaskan para koordinator menolak tindakan anarkis dan mendukung penuh program pemerintah.
“Kami tidak anarkis dan sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk masyarakat,” tegasnya.
Ratusan Mama-mama di Pelabuhan Rakyat Belum Tersentuh Bantuan
Keluhan juga disampaikan Koordinator Distrik Sorong Manoi Novita Agagaire yang mewakili mama-mama pedagang di kawasan Pelabuhan Feri, Jalan Baru, Jalan Peri, Ringo, dan Makopolo.
Dari lebih dari 600 data pedagang yang diajukan, hanya 18 orang yang menerima bantuan.
“Pelabuhan Feri adalah pelabuhan rakyat. Semua suku ada di sana, tetapi yang menerima bantuan hanya 18 orang,” ungkapnya.
Baca juga: Seluruh Warga Kota Sorong Kini Gratis Berobat, UHC 100 Persen
Ia berharap Gubernur Papua Barat Daya memberi perhatian khusus kepada Mama-mama Papua di kawasan pelabuhan.
“Kami mohon agar mama-mama di pelabuhan feri juga mendapatkan bantuan secara merata,” ujarnya.
Para koordinator berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan segera memanggil seluruh pihak terkait untuk membahas mekanisme penyaluran bantuan secara terbuka, adil, dan bertahap. (tribunsorong.com/ismail saleh)
